Masyarakat Disebut Masih Rasakan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Kesenjangan pembangunan infrastruktur disebut masih dirasakan oleh masyarakat. Utamanya infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.

"Sejumlah jalan rusak di daerah seakan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat," kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (21/5/2023).

 BACA JUGA:

Padahal menurutnya Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua terus menggenjot pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol.

"Pembangunan infrasruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara. Namun faktanya di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh," ujarnya.

Menurutnya, di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan lainnya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh dari kata layak.

"Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," tuturnya.

 BACA JUGA:

Meski sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan, tanggungjawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggungjawab gubernur, jalan kabupaten atau kota tanggung jawab bupati atau walikota tapi buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah.