Ramai Pembangunan Jalan Era SBY dan Jokowi Dibandingkan, Stafsus Sri Mulyani Buka Suara

Penetapan ruas jalan menjadi jalan nasional mengacu pada kriteria teknis Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 03 Tahun 2012.

"Perlu dipahami bahwa yang ramai dibicarakan salah satunya panjang jalan nasional dari data BPS yang didasarkan pada KepmenPUPR, yang perubahannya disebabkan pada 3 hal yaitu peningkatan status jalan (upgrade), penurunan status jalan (downgrade), dan pembangunan jalan baru," tegas Yustinus.

Dengan kata lain, dia menyebut bahwa perubahan panjang nasional tidak sama dengan pembangunan jalan baru.

Ada faktor perubahan status jalan yang harus diperhitungkan.

"Ini sejalan dengan keterangan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR kemarin. Faktanya, pembangunan jalan baru (jalan yang fungsional, teraspal, terkoneksi) yang masuk KepmenPUPR pada periode 2015-2022 tercatat 1.153 km," sambungnya.

Dia menyebut, angka 1.153 km tentu tidak dapat dipisahkan dari 64 km jalan baru yang tuntas pada periode sebelumnya (2004-2014). Dan dari total 1.217 km tersebut tidak dapat dipisahkan dari 9.191 km jalan nasional yang telah dibangun selama 2010-2022.

"Karena sekali lagi ini adalah tentang kontinuitas. Terima kasih Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, dan para presiden sebelumnya," ucap Yustinus.

Setelah terbangun, dia menegaskan tak boleh ada infrastruktur mangkrak yang malah tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR pun senantiasa melakukan OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi).

"Untuk mendukung OPOR serta komitmen pada kontinuitas pembangunan infrastruktur, APBN untuk Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur sekaligus Ditjen Bina Marga sebagai pelaksana penyelenggaraan jalan mengalami tren kenaikan setiap tahunnya," pungkas Yustinus.

(Zuhirna Wulan Dilla)