JAKARTA - Belakangan ini ramai netizen membandingkan panjang jalan hasil pembangunan antar pemimpin, termasuk yang disorot pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun akhirnya buka suara.
BACA JUGA:
Dia menilai bahwa hal tersebut kurang tepat karena sejatinya pembangunan jalan adalah tentang kontinuitas, yaitu bertahap dan berkelanjutan.
"Tentu setiap pemimpin ingin berlomba-lomba membangun infrastruktur. Bukan untuk kalah menang, tapi demi melayani rakyat, peningkatan investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yg akan meningkatan kesejahteraan semua warga negara," ungkap Yustinus melalui akun Twitter resminya @prastow di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
BACA JUGA:
Di tahun 2022 saja, sambung dia, telah terealisasi anggaran infrastruktur sebesar Rp374,7 triliun (unaudited) melalui belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) Rp6,1 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) Rp97,4 triliun, pembiayaan anggaran Rp81,9 triliun, dan belanja K/L Rp189,3 triliun.
"Kembali ke kontinuitas. Pembangunan jalan dimulai dari pembukaan lahan (land clearing), penyiapan badan jalan, pembangunan pondasi jalan dan pengaspalan. Tahap-tahap yang tentu memakan waktu yang tidak sedikit sehingga sangat mungkin menjadi tongkat estafet antar periode," ujar Yustinus.
Ketika jalan sudah jadi pun, dia mengatakan belum tentu langsung tercatat pada KepmenPUPR sebagai jalan nasional.