MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa tetap cair di tahun ini. Meskipun alokasi anggarannya turun dari Rp27 triliun menjadi Rp3,8 triliun untuk BLT 2023.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Agus Halim Iskandar mengatakan, pemberian BLT merupakan bantalan basi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun pasca pengumuman status endemi Covid-19 ini juga tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang masih menyimpan dampak ekonomi tersebut.
"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," ujarnya.
Adapun BLT tersebut pada 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 71.984 desa seluruh Indonesia.
Penurunan anggaran BLT pun berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk para masyarakat desa yang masih menyimpan dampak dari adanya pandemi seperti belum dapatnya pekerjaan baru.
Baukan hanya BLT, seiring dengan pengumuman status endemi Covid-19 juga membuat beberapa pengalokasian dana desa yang sebelumnya untuk penanganan pandemi ke hal-hal lain yang tujuannya untuk proses pemulihan ekonomi.
Misalnya penambahan dana untuk pembangunan infrastruktur, program desa tanpa kemiskinan, serta pendidikan desa berkualitas. Pada tahun 2023 ini komposisi pengeluaran APB Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan medesak (Covid 19) sebesar Rp12,06 triliun.
"Jadi mulai sejak penurunan Covid 19 kemarin, meski belum diputuskan statusnya menjadi endemi, itu sudah mulai ada pengurangan- pengurangan alokasinya. Contoh dahulu ada alokasi anggaran untuk relawan covid, program sosialiasi, penyiapan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, penyiapan ruang isolasi di desa, itu setelah pasca pandemi itu sudah tidak dianggarkan lagi," pungkasnya.
(Feby Novalius)