JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan kabar terbaru soal Mega Proyek 35.000 megawatt (MW).
Sejatinya program tersebut dirancangan untuk 5 tahun, namun dengan renegosiasi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) maka jadwalnya mundur.
"Dulu 35 GW itu dirancang untuk 5 tahun. Dengan adanya renegosiasi ini makanya jadwalnya kami undurkan, dari yang tadinya selesai di 2019, kami mundur menjadi tahun 2026, sehingga begitu jadwalnya yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun maka kami ada waktu mengejar ketertinggalan dari demand," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Dia menuturkan, dari program tersebut yang sudah beroperasi sekitar 22 hingga 23 GW. Namun dia mengakui ada beberapa yang mengalami penundaan hingg dihapus dari perencanaan.
"Sekitar 22 sampai 23 GW sudah terdeliver, commisioning. Nah tentu saja ini kami tunda-tunda tunda pak, dan ada sebagian juga yang kami remove dari perencanaan," lanjutnya.
Hal itu dikatakan Darmawan meresepon pertanyaan dari salah satu Anggota Komisi VII Fraksi PKS Tifatul Sembiring terkait nasib program kelistrikan tersebut. Sebab menurutnya, permintaan listrik saat ini dihadapkan pada tantangan di antaranya karena pandemi COVID-19.
“Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth kita 7%-8%. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi COVID dan sebagainya,” jelas Tifatul.
(Feby Novalius)