JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja pemerintah pusat akan terealisasi pada Rp2.298,2 triliun atau tumbuh 0,8% di 2023.
"Ini lebih tinggi sedikit dari pagu anggaran tahun 2023. Ini karena kami memperkirakan banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengakselerasi belanja di semester II, terutama untuk infrastruktur, IKN, pemilu, dan bahkan Bapak Presiden meminta kita untuk tetap menjaga bansos," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023).
Tahun ini, pemerintah sudah menambahkan bansos untuk 3 bulan dalam bentuk beras. Bantuan ini yang menyebabkan masyarakat cukup terjaga dan bahkan pada saat menjelang atau sekitar lebaran, pemerintah juga memberikan bantuan telur serta ayam.
"Dan ini menstabilkan harga telur dan ayam yang sempat mengalami penurunan di saat menjelang Lebaran," ungkap Sri.
Terkait Transfer ke Daerah (TKD), diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun, atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Angka ini di atas pagu anggaran tahun ini. Sehingga, untuk belanja pemerintah pusat dan TKDD, diperkirakan realisasinya semua di atas 100%, atau di atas pagu.
"Beberapa hal yang kita akan laksanakan di semester II untuk TKDD, pelaksanaan UU HKPD sudah akan kita lakukan, termasuk menerapkan DAU dengan persyaratan untuk pembayaran berdasarkan pelayanan pendidikan kesehatan dan pekerjaan umum. Kami juga sudah mendapatkan estimasi untuk membentuk 4 daerah otonom baru yang pasti akan menaikkan belanja," jelas Sri.