JAKARTA - Sejak Kapan Indonesia Punya Utang Luar Negeri? Di mana menurut laporan Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) RI pada akhir triwulan II-2023 tercatat sebesar USD396,3 miliar setara Rp6.080 triliun atau turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir triwulan I-2023 sebesar USD403,2 miliar.
Utang Luar Negeri ini merupakan estafet dari utang Indonesia pertama pada 1949 yang kala itu masih sebesar USD1,13 miliar. Utang itu sejatinya merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda melalui hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Singkat kata, dalam keberlangsungan KMB tersebut, tepatnya pada 2 Oktober 1949—beberapa sumber mengatakan 24 Oktober—, delegasi Indonesia terpaksa menerima permintaan menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden yang saat itu setara dengan Rp1,13 miliar. Kejadian itu tidak bisa terlepas dari pengaruh politis Dubes Amerika Serikat, H. Merle Cochran.
Sejak saat itu, menurut Awalil Rizky dan Nasyith Majidi (2008) dalam bukunya ‘Utang Pemerintah Mencekik Rakyat’, pemerintahan Indonesia era Soekarno mewariskan ULN sekitar USD2,1 miliar. Lalu, pemerintahan Soeharto mewariskan ULN sekitar USD60 miliar. Sedangkan di era singkatnya pemerintahan Habibie ULN Indonesia menjadi USD75 miliar dengan tambahan Utang Dalam Negeri (UDN) sebesar USD60 miliar.
Utang Indonesia pada masa pemerintahan Habibie sempat mencapai Rp938,8 triliun, setara 85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu. Setelah itu pemerintah Indonesia tidak pernah lagi mencapai rasio utang terhadap PDB setinggi itu.
Sebagai catatan, era pemerintahan Habibie adalah salah satu masa-masa yang sulit bagi pemerintahan Indonesia yang sudah berdaulat. Krisis moneter 1997-1998 yang sudah berlangsung sejak pemerintahan Soeharto, ditambah lagi beban atas runtuhnya sistem pemerintahan sebelumnya yang mengiringi era reformasi.
Lantas beberapa tahun kemudian di eranya pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), rasio utang terhadap PDB berangsur-angsur pulih menjadi 77%, dengan utang pemerintah Indonesia sebesar Rp1.271 triliun.
Utang pemerintah Indonesia tidak banyak berubah sejak dipimpin oleh Megawati yakni Rp1.298 triliun. Namun rasio utang terhadap PDB-nya sudah berkurang menjadi 56,5% lantaran terdapat peningkatan PDB yang cukup besar.
Kemudian perkembangan yang baik lagi datang dari eranya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membuat rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi hanya 24,7% saja. Walau utangnya meningkat 2 kali lipat menjadi Rp2.608 triliun, namun PDB-nya juga meningkat signifikan menjadi Rp10.542 triliun dari Rp2.303 triliun di era pemerintahan sebelumnya.
Utang pemerintah nyatanya memang terus bertambah banyak. Orang boleh khawatir dengan selalu naiknya utang Indonesia. Namun, satu hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah rasio utang terhadap PDB negara.