Ia mengungkapkan, digitalisasi proses bisnis menghasilkan penghematan hingga Rp90,5 miliar. Berbagai pembentukan tim pun dirasionalkan sehingga Kemenkeu bisa menghemat Rp13,6 miliar.
BACA JUGA:
Selain itu, pembayaran belanja pegawai yang diadministrasikan secara terpusat menyebabkan efisiensi dan kepastian sekaligus penghematan manajemen belanja pegawai sebesar Rp4,8 miliar.
"Collaborative tools yaitu bagaimana kita membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat-rapat pertemuan sehingga tadi biaya konsumsi menjadi turun maka kita mampu menghemat Rp290 miliar. Kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan menggunakan AC dan kemudian ada konsumsi sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien namun tetap partisipasinya tinggi", tambahnya.
Sri menuturkan, optimalisasi anggaran penanganan pandemi juga berkontribusi menghemat anggaran sebesar Rp95,30 miliar meski Kemenkeu tetap melakukan vaksinasi booster tahun lalu.
Dari sisi belanja pegawai, kebijakan negative growth berperan dalam penghematan anggaran hingga hampir setengah triliun atau tepatnya Rp429,45 miliar.
"Untuk belanja pegawai dengan negative growth dan juga dengan digitalisasi, kami mampu melakukan pengelolaan SDM dengan biaya yang relatif sangat efisien atau makin efisien, namun tidak menurunkan kepuasan dari pegawai," pungkasnya
(Zuhirna Wulan Dilla)