6 Fakta Backlog Rumah hingga Usul KPR Khusus Milenial

Atas dasar hal itu, boleh jadi data yang akan Anda lihat ke depannya soal backlog rumah memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara yang satu dengan lainnya. Sementara pada bahasan di bawah ini Okezone menggunakan data backlog rumah yang berasal dari Kementerian PUPR.

Dirangkum oleh Okezone Senin (4/9/2023), berikut fakta backlog rumah hingga usul KPR khusus Milenial:

1. Alasan Backlog Rumah Tak Kunjung Turun

Kementerian PUPR mencatat jumlah backlog perumahan di Indonesia masih sebesar 12,7 juta. Backlog rumah ini terus merangkak naik setiap tahunnya, bahkan sudah terdapat kecenderungan meningkat 600 ribu-800 ribu rumah tangga per tahun.

Sementara jika melihat dari upaya pemerintah sendiri, mereka sebenarnya sudah menjalankan banyak program pemacu pertumbuhan kepemilikan rumah maupun perbaikan menuju rumah layak huni. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menangani rumah tidak layak huni, KPR bersubsidi; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) & Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), program baru pada 25 Agustus Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ‘Sekarang Gampang Punya Rumah’, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan banyak lainnya.

Lantas mengapa sebenarnya backlog masih terus meningkat? Dilansir dari berbagai sumber, meningkatnya angka backlog tidak disebabkan oleh kurangnya sumber pendanaan yang tersedia. Namun, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pasokan karena biaya konstruksi yang meningkat. Terlebih lagi, banyak pengembang yang lebih memilih sumber pendanaan internal, dan sebagian besar proyek perumahan yang mereka tawarkan tidak ditujukan untuk segmen subsidi perumahan bagi masyarakat.

2. Persoalan BP Tapera Terhadap Kenaikan Angka Backlog Rumah

Panangian selama mengamati bidang properti di Indonesia, mengungkap bahwa pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum sejalan sebagaimana misi yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan sebelumnya terkait perumahan. Hal itu dia katakan banyak dipengaruhi oleh tidak terjalinnya sinergi yang cukup antar anggota pelaksana instansinya.

“BP Tapera merekrut orang-orang yang berlainan dari PUPR dan Kementerian Keuangan sehingga tidak ada konsolidasi dalam hal visi dan misi. Akibatnya, gerak BP Tapera tidak akan sesuai harapan pemerintah untuk mempercepat penurunan backlog,” ujar Panangian.

Menurutnya, sudah seharusnya BP Tapera menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan, seraya terus mengawal misi tersebut hingga tuntas. Jangan terdistraksi dengan pikiran untuk mencari keuntungan.

“Penempatan dana APBN itu kan bukan dengan lembaga keuangan yang fokus di perumahan. Seharusnya ga bolehlah mikirin cuan. Apapun latar belakangnya, harus ada visi yang sama untuk mempercepat penurunan backlog,” jelas Panangian.

BP Tapera telah efektif bekerja sejak 2019 dengan dipimpin satu komisioner beserta empat deputi. Namun sejauh ini, lembaga yang berada langsung di bawah Presiden tersebut hanya mampu menyalurkan 120 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di mana mayoritas merupakan ASN dan pegawai BUMN.

3. Mayoritas Backlog Rumah Berasal dari Kota

Angka 12,7 juta backlog perumahan mayoritasnya berasal dari perkotaan. Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna

Tepatnya Herry berkata persentase warga yang tinggal di perkotaan dan belum memiliki hunian terhadap kumulatif backlog nasional adalah sebesar 79% atau sekitar 10 juta rumah tangga.

Sementara, bagi yang sudah memiliki rumah namun teridentifikasi sebagai belum layak huni. Terdapat sekitar 45% dari 23,6 juta total rumah tangga belum layak huni nasional, yang berasal dari perkotaan.

"Selain itu, terdapat sekitar 10,63 juta rumah di bawah standar di daerah perkotaan, yang merupakan 45% dari total rumah nasional," ujar Herry TZ dalam sambutannya pada acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023 yang lalu.