Judi Online Bakal Dipungut Pajak, Ekonom Beri Catatan Keras

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie mengusulkan untuk memungut pajak dari judi online. Rencana ini pun menuai kontrak.

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memajaki judi online sama artinya negara melegalkan dan memfasilitasi perjudian.

"Itu sama saja seperti negara jualan narkoba tapi dipajakin, enggak ada bedanya" ujar Bhima, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Bhima mengatakan, memajaki judi online atau bahkan melegalkan perjudian seperti yang diusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie bukan jalan keluar yang tepat untuk memberantas judi online ilegal.

Karena judi online ilegal akan tetap ada dan orang-orang kelas bawah akan beralih ke judi online ilegal karena bebas pajak.

Bagi Bhima usulan Menteri Budi Arie itu sebagai ketidakmampuan mengatasi persoalan judi online lantaran meski telah memblokir 840.000 situs judi online tapi tetap saja muncul.

Bareskrim Polri pernah mengungkap server judi online di Indonesia beroperasi di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.

Sehingga sampai saat ini polisi hanya bisa menangkap ratusan orang yang terdiri dari bandar, pemain dan pengelola situs.

"Jadi jangan sampai kegagalan mengatasi judi online ini akhirnya menjadi apologi atau pembelaan dan justru melegalkan," ujar Bhima.

Menurut dia, judi online yang sudah menjadi kejahatan lintas negara harus ditangani dengan menggandeng negara lain.

Misalnya dengan bergabung dalam FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing) atau forum internasional yang menangani kejahatan di bidang keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme dan aktivitas kriminal antar-negara lainnya.