Kementerian ATR Kaji Ulang Kebijakan TOD, Ini Alasannya

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan soal tantangan dalam menyusun kebijakan terkait Pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

“Tantangan besar ketika menerbitkan kebijakan (mengenai TOD, red) adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan harus unggul, berbasis bukti, menjawab kebutuhan, dan memiliki nilai dampak positif, maupun kerugian seminimal mungkin,” ujar Sektretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Suyus, TOD yang terus berkembang di negara maju memperlihatkan daya dukung dan daya tampung yang tinggi, sehingga mampu melayani aktivitas dan mobilitas masyarakatnya dalam jumlah besar.

Kondisi tersebut menjadi contoh baik bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki banyak kota besar dengan segala tantangannya.

"Tantangan persoalan seputar pengembangan kawasan TOD di negara ini, misalnya mengenai regulasi dan pengaturan kolaborasi, persoalan kelengkapan prasarana TOD yang membutuhkan waktu, menentukan sistem dan simpul transit, dan tantangan lain yang bersifat sosial," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut Suyus Windayana mengungkapkan, saat ini kajian mengenai TOD sendiri telah selesai disusun dan perlu didiseminasikan dengan melibatkan stakeholders terkait dan orang-orang yang kompeten di bidangnya.