Kilas Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Diresmikan Hari Ini

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dinamai Whoosh akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/10/2023).

Adapun mega proyek di sektor transportasi itu melewati sejumlah perkara dan sempat molor selama tujuh tahun lamanya.

 BACA JUGA:

Dalam peresmian itu, Jokowi menyebut bahwa kereta cepat beserta teknolog yang dimilikinya merupakan hal baru di Indonesia. Termasuk, kecepatan, konstruksi, hingga model pembiayaan.

Menurutnya, Indonesia masih perlu belajar lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari.

"Kereta cepat juga hal baru bagi kita, baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya, baru juga model pembiayaannya, semuanya serba baru dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga," ujar Jokowi saat meresmikan kereta cepat di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

 BACA JUGA:

Adapun KCJB menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 350 kilometer (km) per jam.

Terlepas dari keberhasilan Indonesia menorehkan sejarah baru di sektor transportasi, pembangunan KCJB sempat kontroversi dan menjadi sorotan banyak pihak. Berikut kilas balik KCJB yang dirangkum MNC Portal:

1. Pembengkakan Biaya (cost overrun)

Awalnya, KCJB mengalami cost overrun yang diperkirakan mencapai USD3,8 miliar-4,9 miliar atau setara Rp54 triliun- Rp69 triliun. Padahal, anggaran pembangunan KCJB sebesar USD6,07 miliar saja.

Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC. Namun begitu, sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan, perhitungannya justru melebar hingga di angka USD8,6 miliar.

Perkiraan konsorsium Indonesia atau PSBI bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar.

Namun begitu, pada awal tahun ini Indonesia dan China akhirnya sepakat bila nilai pembengkakan biaya KCJB sebesar USD1,2 miliar atau Rp18,2 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari hasil audit BPKP yakni USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.

 BACA JUGA:

2. Penundaan Setoran Modal ke China Development Bank

Pada 2021 lalu, KCIC pernah mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Meski demikian, KCIC belum menerima balasan dari CDB.

Secara hukum per 30 Desember 2020 seharusnya setoran modal sudah dilakukan KCIC. Namun, ada pembengkakan biaya, maka konsorsium Indonesia mengajukan penundaan setoran hingga Mei 2021 lalu.

Secara legal formal, KCIC termasuk konsorsium BUMN seharusnya mendapat event of default atau pelanggaran terhadap kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini berpotensi membatalkan pinjaman yang diberikan CDB kepada KCIC.

3. Komunikasi Antar Dua Konsorsium Tak Mulus

 

KCIC mengakui komunikasi antara perwakilan Indonesia dan China tak berjalan mulus saat itu. Padahal, pengerjaan proyek tersebut masih panjang.

"Jadi Bapak pimpinan (DPR) selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth," ujar Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

4. Permintaan Audit Investigasi

KCIC melalui KAI pun mendukung usulan Komisi VI untuk melakukan audit investigatif atas perkara pendanaan proyek. Didiek menyebut, pihaknya sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN

Di sisi lain, perseroan juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan bisa dikaji lebih mendalam.

 BACA JUGA:

5. Pembangunan KCJB Berasal dari Utang Luar Negeri

Pembangunan KCJB senilai USD4,55 miliar atau setara Rp64,9 triliun berasal dari pinjaman China Development Bank. Jumlah itu setara dengan 75 persen dari total nilai investasi KCJB sebesar 6,07 miliar dolar AS.

Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2 persen untuk dolar AS dan 3,5% untuk yuan.

6. Pemerintah Ajukan Utang Rp8,3 Triliun ke China

 

Pemerintah mengajukan utang kepada China Development Bank sebesar USD 550 juta atau setara Rp8,3 triliun. Utang tersebut digunakan untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung sebesar Rp18,2 triliun.

Tidak hanya bersumber dari utang, pembengkakan KCJB akan ditambahkan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Namun tetap saja dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi menggunakan pinjaman.

(Zuhirna Wulan Dilla)