3 Upaya BI Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

JAKARTA – Tiga upaya Bank Indonesia (BI) mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Salah satu hal utama yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital.

Hal ini juga tentunya mencakup digitalisasi transaksi di pemerintah daerah (pemda). Terkait hal itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.

"Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM," ujar Perry dalam Rakornas P2DD "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dia mengatakan, QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal tersebut dinilainya akan mempercepat elektronifikasi Pemda.

Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri.

"Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant," sambung Perry.

Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.

Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun.

“Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju", pungkas Perry.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)