Untuk memperkuat sistem pengawasan menggunakan kode batang, Pertamina juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri. Bagi kendaraan yang tidak terdata atau terdaftar di kepolisian maka Pertamina tidak akan mendaftarkannya ke aplikasi My Pertamina.
"Yang kami layani adalah kendaraan yang bayar pajak," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian BUMN, Andre Rosiade mengatakan pengawasan terhadap SPBU secara berkelanjutan terus dilakukan.
Andre mengatakan kelangkaan pasokan BBM hingga konsumen yang nakal tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Namun, permasalahan tersebut harus diselesaikan bersama.
Kemudian, terkait pasokan BBM secara nasional diakuinya terdapat selisih atau pengurangan antara 2022 dengan kuota 2023.
"Insya Allah kuota tahun 2024 menjadi 18,9 juta. Jadi, memang kuota tahun 2023 ini agak kecil dibandingkan 2022," jelas dia.
(Taufik Fajar)