Ganjar Ungkap Transisi Energi Butuh Rp1.300 Triliun, Apakah Investasi Hijau Sepadan dengan Potensinya?

Ganjar optimistis bahwa transisi energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membuka peluang kontribusi dari sektor swasta.

Dia melihat banyak peluang bisnis yang muncul dalam menghadapi tantangan transisi energi.

"Banyak pengusaha, inilah opportunity. Bisa kita kerjakan menuju energi yang lebih ramah dan tentu saja kita membutuhkan dari skenario ini," jelasnya.

Ganjar mencontohkan potensi pengembangan panel surya sebagai bagian dari strategi transisi energi.

Dia mencatat bahwa saat ini ada perusahaan besar di bidang panel surya yang dapat tertarik dengan desain transisi energi yang telah disiapkannya.

Dalam konteks waktu, Ganjar menegaskan bahwa jendela kesempatan untuk melakukan transisi energi tidak terlalu panjang.

Jika terpilih sebagai presiden, Ganjar berkomitmen untuk memanfaatkan periode antara pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 dan pelantikan pada Oktober untuk merumuskan skenario transisi energi.

Dia menyatakan bahwa timnya telah menyiapkan rencana-rencana paralel terkait transisi energi. Namun apakah angka ini sepadan dengan potensinya?

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam telah menyoroti potensi investasi hijau yang dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan per tahunnya di masa depan.

Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dalam seminar bertajuk "Bridging the Cross-Sectoral Gap in Pursuing More Ambitious Climate Targets in Indonesia" yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), Medrilzam menjelaskan bahwa potensi lapangan kerja dari investasi hijau dapat mencapai 1,66 juta lapangan kerja per tahun pada tahun 2045.

Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan investasi rata-rata sebesar Rp 2,377 triliun per tahun dari tahun 2025 hingga 2045.

Medrilzam menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong pembiayaan inovatif hijau, seperti blended finance, impact investment, carbon tax, dan lainnya.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan pembiayaan inovatif hijau seperti blended finance, impact investment, carbon tax, dan lainnya,” kata Medrilzam dikutip dari siaran pers IESR, Jumat (24/11/2023).

Melalui pendekatan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, diharapkan dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sambil menurunkan emisi gas rumah kaca.

Untuk mencapai target pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 6 sampai 7 persen tahun 2022-2045, perlu adanya langkah-langkah konkret dalam mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk pembiayaan inovatif selain APBN.

Ferike Indah Arika, Analisis Kebijakan Ahli Muda Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menekankan bahwa diperlukan pembiayaan inovatif untuk mengatasi tantangan mitigasi dan adaptasi iklim.

Dia menyatakan bahwa akumulasi pendanaan yang diperlukan untuk mitigasi perubahan iklim dalam periode 2018 hingga 2030 mencapai Rp 4,002 triliun.

Nyatanya angka yang disampaikan Ganjar Pranowo tidaklah angka yang besar dibandingkan dari perkiraan Bappenas. Namun dengan tercapainya target investasi transisi energi, mungkin Ganjar mampu menaikan kembali targetnya dikemudian hari.

(Taufik Fajar)