RI Kantongi 323 Surat Minat Investasi ke IKN, 45% Investor Asing

"Pembangunan saat ini sudah berjalan 55% (batch 1) dan yang menarik saat ini adalah anggaran pemerintah yang dikeluarkan dari tahun 2022 hingga 2023 sekitar USD2,2 miliar atau sekitar Rp35 triliun," sambung Agung.

Pembangunan IKN sendiri dijelaskan Agung memang tidak bertumpu pada kas negara atau APBN.

Hal itu bertujuan agar pembangunan ibu kota baru tidak menjadi beban pada ruang fiskal negara. Oleh karenanya pembiayaan lewat kantong investor saat ini tengah dikejar oleh pemerintah.

Agar tidak membebani keuangan negara, maka Pemerintah berkomitmen menggunakan APBN hanya 20% atau sekitar Rp89,4 triliun dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp466 triliun, sedang 80% sisanya akan dicarikan pembiayaan dari investor swasta, BUMN, serta BUMD.

"Jadi di sini kita melihat sektor swasta bekerja sama membangun IKN. Ini bukan proyek pemerintah saja, ini adalah visi bangsa dan negara bekerja sama (dengan swasta) untuk mewujudkannya," kata Agung.

"Kami akan mengundang berpartisipasi teman-teman kami dari Republik Korea, kami sangat menghargai perjalanan investasi sejauh ini yang telah dilakukan, dimulai dengan pertemuan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, Mr. Won untuk bertemu dengan presiden kami, Bapak Jokowi dan juga bertemu dengan Menteri Basuki," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)