MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - 29 ekonomi yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) menyampaikan pemikiran kritis terhadap kondisi perekonomian nasional pasca Covid-19.
Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Syariah, M Syafii Antonio menyatakan, FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional pasca Covid-19. FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini dan terutama oleh para pasangan calon kandidat Capres dan Cawapres.
Dia menjelaskan bahwa kesimpulan utama dari diskusi adalah perlunya ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif, menghilangkan budaya politik uang dan transaksional sebisa mungkin.
"Para pelaku ekonomi harus dihindarkan dari praktik menjadi sumber pendanaan politik, sementara di sisi lain, mereka harus didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif," tambahnya, Rabu (1/2/2024).
Adapun 9 poin penting yang dihasilkan dari diskusi para ekonom FEI mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini:
1. Mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
2. Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk diantaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
4. Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
5. Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
6. Mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
7. Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
8. Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN.
9. Mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
(Feby Novalius)