Stop Politisasi Bansos Jelang Pemilu! Ini 7 Fakta Mengejutkan

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) tiba-tiba kembali dicairkan. Hal ini menarik perhatian karena dilaksanakan ketika menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, bantuan sosial (bansos) sangat kental dengan nuansa politik dibandingkan urgensi menyelesaikan daya beli orang miskin.

"Bansos ini sangat kental nuansa politik dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin," kata Bhima kepada Okezone, Rabu, 30 Januari 2024.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta bansos jelang pemilu, stop politisasi, Minggu (4/2/2024).

1. Pemberian Bansos Meningkat Ketika Jelang Pemilu

Bhima mengatakan pemberian bansos cenderung naik secara signifikan jelang pemilu. Seperti bansos BLT yang akan dicairkan Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta penduduk miskin.

Hal tersebut menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon.

"Pola BLT maupun bantuan pangan akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon," kata Bhima.

Selain itu Politisasi bansos yang marak juga menimbulkan kekhawatiran data penerima tidak tepat sasaran, bahkan rawan korupsi.

2. Pola Perlinsos Sama dengan 2014 dan 2019

Menurut Bhima, pola Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) hampir sama dengan siklus tahun 2014 dan 2019. Dimana anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam.

"Pola Perlinsosnya hampir sama dengan siklus 2014 dan 2019 dimana anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam," ungkapnya.

3. Efektivitas Bansos Dipertanyakan

Efektivitas bansos dipertanyakan sebab tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Seperti di tahun 2014 lalu, anggaran Perlinsos sampai Rp484,1 triliun, namun di tahun 2015 dipangkas hingga menjadi Rp276,2 triliun.

4. Naik Tinggi Sekali di Pemilu

Menurut Bhima hal tersebut anomali sekali, setelah naik tinggi saat pemilu, tahun berikutnya turun anjlok.

"Tahun 2014 anggaran Perlinsosnya Rp484,1 triliun kemudian dipangkas tahun 2015 jadi Rp276,2 triliun. Itu anomali sekali setelah naik tinggi saat pemilu tahun berikutnya anjlok," ungkap Bhima.

5. Penyelamatan Daya Beli dari Fluktuasi sebagai Alasan

Pemerintah memberikan alasan sebagai bentuk penyelamatan daya beli dari fluktuasi harga pangan.

Padahal, menurut Bhima, hal tersebut cukup aneh, di saat impor pangan sedang naik secara besar-besaran, terutama impor beras. Saling kontradiksi antara bansos dengan impor.

Impor beras dapat diturunkan harga pangan sehingga tidak perlu memberikan bansos secara besar-besaran.

6. Kendalikan Inflasi

Dapat simpulkan, kebajikan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu kendalikan inflasi pangan.

"Harusnya kan impor bisa turunkan harga pangan jadi tidak perlu kasih bansos besar-besaran. Jadi kebijakan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu kendalikan inflasi pangan," katanya.

7. Terjadinya Distorsi Akibat Menggeser Anggaran untuk Bansos

Menggeser anggaran untuk bansos jelang pemilu akan timbul distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif.

"Menggeser anggaran untuk bansos jelas pemilu akan timbul distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif," jelasnya.

(Taufik Fajar)