10 Fakta Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN 2025, Jokowi hingga Bank Dunia Berkomentar

3. Target Penerima

Berdasarkan rincian Airlangga, dia menjelaskan bahwa penerima manfaat program makan siang gratis ini targetnya akan menyasar ibu hamil dan balita. Target tersebut berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, setidaknya ada sekitar 22,3 juta orang yang potensial untuk bisa menikmati program tersebut.

Kemudian program tersebut juga direncanakan akan menyasar 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD dan sederajat, serta 12,5 juta anak SMP.

4. Dibahas Pada Sidang Paripurna

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) program makan siang gratis masuk dalam pembahasan.

"Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

5. Masuk APBN 2025

Program makan siang gratis akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sesuai bahasan pada Rapat Kabinet Paripurna (RKP) yang dipimpin Presiden Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Tadi kan kita bahas tentang RKP, ini kan baru rapat awal saja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih pak Prabowo, mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” ungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

6. Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran program makan siang gratis akan dilihat dari pagu indikatif.

Sri menjelaskan bahwa saat ini sedang mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang akan ditempatkan kepada kementerian lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.

“Kan ini nanti masih di dalam Program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing Kementerian Lembaga,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta.