MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah untuk berkoordinasi erat perihal guna memastikan ibadah haji tidak mengganggu kebutuhan valuta asing (valas) dalam negeri.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, bank sentral telah merencanakan dari awal tentang supply dan demand dolar AS sejak awal tahun.
"Bank Indonesia bagaimana memastikan kebutuhan valas untuk ibadah haji sudah ada dan itu sudah kita rencanakan sejak dari awal, sehingga itu sudah masuk dalam perencanaan, pengelolaan cadangan devisa, dan sudah masuk di dalam bagaimana kami melakukan suatu asesmen terhadap nilai tukar," ungkap Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Menurut Perry, tidak hanya masalah untuk kebutuhan valas haji saja, BI juga sudah memperhitungkan kebutuhan valas untuk bayar utang pemerintah yang pasti sudah direncanakan.
"Apalagi? untuk Pertamina, untuk BUMN ya PLN itu sudah ada diskusi, perencanaan tahunan itu sudah masuk di dalam perhitungan supply demand valas, dampaknya terhadap cadangan devisa dan terutama juga stabilitas nilai tukar rupiah," tegas Perry.
Dengan demikian, Perry berharap jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang, lancar, sehat serta yang utama adalah mabrur dan maqbul.
Sebagaimana diketahui, Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2024 atau 1445 Hijriah sebanyak 241.000 orang. Jumlah ini terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah menyelesaikan tugasnya membahas biaya haji. Panja yang beranggotakan Tim Komisi VIII dan Kementerian Agama menyepakati BPIH 1445 H/2024 M sebesar Rp93,4 juta.
Dari jumlah tersebut, jamaah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 56,04 juta (60%), sementara sisanya akan dibayarkan dengan menggunakan nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp37,36 juta (40%). Biaya haji tersebut disepakati menggunakan kurs dolar AS sebesar Rp15.600 dan kurs Riyal sebesar Rp4.160.
(Taufik Fajar)