SPECIAL REPORT: Potret Utang Pemerintah yang Menggunung

Kemudian berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tidak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan.

"Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal," tutup Menkeu.

Warisan Utang

Dengan utang sebanyak ini, pemerintahan Presiden Jokowi akan mewariskan utang kepada pemerintahan selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), nilai utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029. Sementara, pada 2025 utang jatuh tempo yang harus dibayarkan mencapai Rp800 triliun.

“Memang kita itu punya warisan utang yang luar biasa ya, sampai Mei 2024 itu kita punya utang Rp8.300-an triliun ya, terus kemudian jatuh tempo pada tahun 2025-2029 itu sekitar Rp3.749 triliun,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti saat sesi diskusi ‘Warisan Utang Untuk Pemerintahan Mendatang’, Kamis (4/7/2024).

Negara bisa mengalami stroke alias gangguan, bila nilai utang tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara.

Adapun, hingga Mei 2024 penerimaan negara mencapai Rp1.123,5 triliun. Angka ini turun 7,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama 2023, yakni Rp1.209 triliun.

“Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, maka saya tidak terbayang, apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak,” katanya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu mengambil langkah alternatif. Salah satunya, memprioritaskan program yang mempunyai multiplier effect (efek berganda) yang lebih luas serta harus berhati-hati dalam menentukan program.

Prabowo Subianto harus jeli dalam menyeleksi kriteria program, sumber dana, dan lainnya. Menurutnya, pemerintahan mendatang harus fokus pada target yang memberikan efek jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi secara teori adalah bagaimana melihat adanya pembentukan modal. Dengan begitu, prioritas yang harus dipilih adalah program yang dapat mendorong investasi lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk lebih baik.