SPECIAL REPORT: Potret Utang Pemerintah yang Menggunung

Prabowo disarankan agar program yang dipilih adalah program makan siang bergizi gratis. Selain merupakan program yang dicanangkan saat kampanye, makan siang bergizi gratis menurutnya juga dapat menjadi stimulan untuk demand di ekonomi domestik Tanah Air.

Sementara, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak ada masalah dalam pendanaan IKN dan program makan bergizi gratis meski ada utang jatuh tempo Rp800 triliun pada 2025. Dia menegaskan pendanaan program pemerintah tak ada masalah hingga lima tahun ke depan.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5%. Anggaran itu, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak. Dia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” katanya.

RAPBN 2025

Untuk memuluskan program pemerintahan selanjutnya, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar melakukan komunikasi dan koordinasi kepada tim sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Tim ini sudah bertemu setidaknya dua kali dengan Sri Mulyani guna membahas APBN 2025 demi kelancaran program pemerintahan selanjutnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah pun akhirnya mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Keputusan tersebut juga menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang didalamnya terdapat target pertumbuhan ekonomi nasional 2025 berkisar di 5,3-5,6 persen.

Keputusan lainnya juga ditetapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7-8 persen, angka tersebut naik dari sasaran yang diajukan pemerintah sebelumnya, 6-7 persen. Kemudian Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen.

Rincian Asumsi Makro 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,1 – 5,5 persen

- Laju inflasi: 1,5 – 3,5 persen

- Nilai tukar rupiah: Rp15.300 – Rp15.900

- Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2 persen

- Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel

- Lifting minyak bumi: 580 – 605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

(Feby Novalius)