SPECIAL REPORT: Potret Utang Pemerintah yang Menggunung

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024. Jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sudah banyak capaian pembangunan selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dari kinerja APBN dalam 10 tahun terakhir. Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan Jalan Tol sepanjang 1.938 km dan Jalan Nasional non-Tol sepanjang 4.574 km.

APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, telah didukung dengan pembangunan 37 bendungan serta peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatt.

Selain itu, APBN juga berfungsi dalam peningkatan kualitas SDM dengan membiayai peningkatan infrastruktur sekolah yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi kasar dari seluruh jenjang pendidikan.

Untuk pendidikan tinggi, APBN melalui pemupukan Dana Abadi Pendidikan telah memberikan Beasiswa LPDP kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa, sehingga mampu meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas di dalam maupun di luar negeri.

Melalui anggaran di bidang Kesehatan, APBN menunjang pada sektor kesehatan seperti menurunkan angka prevalensi stunting dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.

APBN juga berperan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi single digit 9,36 persen pada 2023.

Selain hasil pembangunan dalam 10 tahun terakhir, masa kepemimpinan Presiden Jokowi juga menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, salah satunya utang.

Data Utang

Hingga Mei 2024, utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka utang ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utang pemerintah naik Rp565 triliun dari posisi Rp7.787,51 triliun.

Kenaikan utang di era Presiden Jokowi naik drastis jika dibandingkan utang pada era Presiden SBY. Sebagai catatan, pada akhir tahun 2014 atau masa peralihan dari pemerintahan Presiden SBY menuju pemerintahan Presiden Jokowi, jumlah utang pemerintah masih tercatat sebesar Rp2.608.78 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 24,7 persen.

Utang pemerintah setiap tahun di era Presiden Jokowi naik terus terutama saat era pandemi Covid-19. Pada 2015, utang pemerintah mencapai Rp3.165,1 triliun dengan rasio utang 26,84 persen. Utang pemerintah 2016 mencapai Rp3.706,5 triliun dengan rasio utang 26,99 persen.

Kemudian pada 2017, utang pemerintah naik menjadi Rp3.938,7 triliun dengan rasio utang 29,22 persen. Utang pada 2018 mencapai Rp4.418,3 triliun dengan rasio 29,98 persen, utang pemerintah 2019 menjadi Rp4.779,2 triliun dengan rasio 29,80 persen, utang pemerintah 2020 naik menjadi Rp6.074,5 triliun dengan rasio 38,68 persen.

Utang pemerintah kembali naik menjadi Rp6.908,8 triliun pada 2021 dengan rasio 41 persen. Utang pemerintah naik lagi menjadi Rp7.554,2 triliun pada 2022 dengan rasio 38,65 persen.

Pada 2023, utang pemerintah naik lagi menjadi Rp8.144 triliun dengan rasio 38,59 persen. Kemudian hingga Mei 2024, utang pemerintah naik menjadi Rp8.353 triliun. Tidak menutup kemungkinan, utang akan terus meningkat hingga akhir 2024.

Meski demikian, rasio utang per akhir Mei 2024 mencapai 38,71 persen terhadap PDB itu tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Terus menunjukkan tren penurunan dari angka rasio utang terhadap PDB 2021 yang tercatat 40,74%, 2022 di 39,70% dan 2023 di 39,21%, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTA yang dikutip, Selasa (2/7/2024).

Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Menurut Menkeu, hal ini selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Kemudian berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,96%. Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

Menkeu menuturkan, dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tidak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan.

"Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal," tutup Menkeu.

Warisan Utang

Dengan utang sebanyak ini, pemerintahan Presiden Jokowi akan mewariskan utang kepada pemerintahan selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), nilai utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029. Sementara, pada 2025 utang jatuh tempo yang harus dibayarkan mencapai Rp800 triliun.

“Memang kita itu punya warisan utang yang luar biasa ya, sampai Mei 2024 itu kita punya utang Rp8.300-an triliun ya, terus kemudian jatuh tempo pada tahun 2025-2029 itu sekitar Rp3.749 triliun,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti saat sesi diskusi ‘Warisan Utang Untuk Pemerintahan Mendatang’, Kamis (4/7/2024).

Negara bisa mengalami stroke alias gangguan, bila nilai utang tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara.

Adapun, hingga Mei 2024 penerimaan negara mencapai Rp1.123,5 triliun. Angka ini turun 7,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama 2023, yakni Rp1.209 triliun.

“Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, maka saya tidak terbayang, apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak,” katanya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu mengambil langkah alternatif. Salah satunya, memprioritaskan program yang mempunyai multiplier effect (efek berganda) yang lebih luas serta harus berhati-hati dalam menentukan program.

Prabowo Subianto harus jeli dalam menyeleksi kriteria program, sumber dana, dan lainnya. Menurutnya, pemerintahan mendatang harus fokus pada target yang memberikan efek jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi secara teori adalah bagaimana melihat adanya pembentukan modal. Dengan begitu, prioritas yang harus dipilih adalah program yang dapat mendorong investasi lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk lebih baik.

Prabowo disarankan agar program yang dipilih adalah program makan siang bergizi gratis. Selain merupakan program yang dicanangkan saat kampanye, makan siang bergizi gratis menurutnya juga dapat menjadi stimulan untuk demand di ekonomi domestik Tanah Air.

Sementara, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tidak ada masalah dalam pendanaan IKN dan program makan bergizi gratis meski ada utang jatuh tempo Rp800 triliun pada 2025. Dia menegaskan pendanaan program pemerintah tak ada masalah hingga lima tahun ke depan.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5%. Anggaran itu, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak. Dia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” katanya.

RAPBN 2025

Untuk memuluskan program pemerintahan selanjutnya, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar melakukan komunikasi dan koordinasi kepada tim sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Tim ini sudah bertemu setidaknya dua kali dengan Sri Mulyani guna membahas APBN 2025 demi kelancaran program pemerintahan selanjutnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah pun akhirnya mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Keputusan tersebut juga menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang didalamnya terdapat target pertumbuhan ekonomi nasional 2025 berkisar di 5,3-5,6 persen.

Keputusan lainnya juga ditetapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7-8 persen, angka tersebut naik dari sasaran yang diajukan pemerintah sebelumnya, 6-7 persen. Kemudian Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen.

Rincian Asumsi Makro 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,1 – 5,5 persen

- Laju inflasi: 1,5 – 3,5 persen

- Nilai tukar rupiah: Rp15.300 – Rp15.900

- Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2 persen

- Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel

- Lifting minyak bumi: 580 – 605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

(Feby Novalius)