BPK Soroti Keuangan Organisasi Maritim Internasional

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO). Laporan disampaikan pada Sidang Dewan IMO ke-132 di kantor pusat IMO, London, Inggris.

Dalam paparannya, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan IMO, menyampaikan bahwa laporan keuangan IMO tahun 2021 dan 2022 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS).

Meskipun tidak terdapat kesalahan material pada laporan keuangan IMO tahun 2023, BPK menyampaikan area perbaikan yang perlu dilakukan IMO terkait penggunaan pelaporan keuangan konsolidasi, manajemen dana kerjasama teknis, kontribusi donor, dan strategi pendanaan after service health insurance.

BPK juga mengapresiasi inisiatif IMO dalam mengimplementasikan praktik-praktik yang efektif dalam mengelola proyek jangka panjang, seperti pembentukan departemen khusus untuk mengelola proyek dan implementasi strategi mobilisasi sumber daya. Beberapa area yang dapat diperbaiki antara lain terkait dengan panduan siklus proyek yang komprehensif, proses penilaian kebutuhan negara anggota, proses rekrutmen staf proyek dan konsultan, standardisasi pemantauan proyek, dashboard komprehensif untuk proyek yang didanai oleh donor, dan peningkatan transparansi dalam penggunaan biaya dukungan proyek.

Nyoman Adhi Suryadnyana menambahkan, sejak tahun 2016, IMO telah menyelesaikan tindak lanjut sebesar 78% dari total rekomendasi pemeriksaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan respons positif dan komitmen kuat IMO dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen.