Menko Airlangga Optimistis Inklusi Keuangan RI 90% di 2024

“Kemudian, capaian yang ditargetkan ini tetu merupakan kerja keras dari seluruh anggota DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) pelaku sektor keuangan, swasta, mitra pembangunan yang juga menjadi bagian dari orkestrasi dibawah strategi nasional keuangan inklusif,” paparnya.

Menurutnya, di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif 57 juta rekening pelajar, dilakukan edukasi keuangan dengan 10 juta peserta. Kemudian sertifikasi tanah untuk rakyat, di mana 87,29 persen lahan bersertifikasi, sertifikasi Haki, sertifikasi halal yang membantu UMKM agar bisa mengakses layanan keuangan formal.

“Selanjutnya inovasi teknologi melalui QRIS , tadi disampaikan sudah 45 juta uang elektronik oleh 156,4 juta pengguna, dan juga kemudian sistem keuangan atau layanan keuangan digital dan fintech,” ucap Airlangga.

“Dan tentunya ini dilaksanakan oleh masyarakat dan selanjutnya beberapa program bantuan pemerintah, tadi saya sudah sampaikan PKH 9,16, Kartu Prakerja 18 juta, KUR 43 juta, kartu tani 10,69 juta, KIP Kuliah 666,7 mahasiswi, Bos Tunai, serta transaksi non tunai di layanan pemerintah yang juga merupakan bagian dari inklusi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah,” jelas dia.

Pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu inisiatif yang terus didorong untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, pemerintah telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan yang inklusif tersebut.

“Gerakan ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi seluruh Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI baik dari unsur pemerintah, maupun otoritas keuangan,” tuturnya.

(Taufik Fajar)