Menko Airlangga Optimistis Inklusi Keuangan RI 90% di 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto optimistis inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 90% pada 2024. Adapun inklusi keuangan nasional di 2023 berada di posisi 88,7%.

Airlangga menyebut, inklusi keuangan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, tingkat inklusi keuangan menyentuh 88,7 persen atau lebih tinggi dari 2022, yakni 85,1 persen.

Capaian tersebut juga lebih tinggi sebesar 0,7 poin persentase dari target yang ditetapkan sepanjang tahun lalu, yaitu sebesar 88 persen.

“Tingkat inklusi keuangan terus meningkat dan saya optimis capaiannya bisa mencapai 90 persen di tahun 2024,” ujar Airlangga dalam sambutannya di gelaran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Peningkatan inklusif keuangan nasional didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan.

“Kemudian, capaian yang ditargetkan ini tetu merupakan kerja keras dari seluruh anggota DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) pelaku sektor keuangan, swasta, mitra pembangunan yang juga menjadi bagian dari orkestrasi dibawah strategi nasional keuangan inklusif,” paparnya.

Menurutnya, di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif 57 juta rekening pelajar, dilakukan edukasi keuangan dengan 10 juta peserta. Kemudian sertifikasi tanah untuk rakyat, di mana 87,29 persen lahan bersertifikasi, sertifikasi Haki, sertifikasi halal yang membantu UMKM agar bisa mengakses layanan keuangan formal.

“Selanjutnya inovasi teknologi melalui QRIS , tadi disampaikan sudah 45 juta uang elektronik oleh 156,4 juta pengguna, dan juga kemudian sistem keuangan atau layanan keuangan digital dan fintech,” ucap Airlangga.

“Dan tentunya ini dilaksanakan oleh masyarakat dan selanjutnya beberapa program bantuan pemerintah, tadi saya sudah sampaikan PKH 9,16, Kartu Prakerja 18 juta, KUR 43 juta, kartu tani 10,69 juta, KIP Kuliah 666,7 mahasiswi, Bos Tunai, serta transaksi non tunai di layanan pemerintah yang juga merupakan bagian dari inklusi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah,” jelas dia.

Pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu inisiatif yang terus didorong untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, pemerintah telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan yang inklusif tersebut.

“Gerakan ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi seluruh Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI baik dari unsur pemerintah, maupun otoritas keuangan,” tuturnya.

(Taufik Fajar)