Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Kemunduran Sistem Transportasi Umum

"Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan," tambahnya.

Darmaningtyas menegaskan, jika Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan hendak mengurangi anggaran PSO untuk KRL agar tidak bebenani ruang fiskal, maka bisa untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.

Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- saja pada 15 km pertama saja.

"Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat," pungkasnya.

(Taufik Fajar)