SPECIAL REPORT: Fenomena Kelas Menengah RI Turun Kelas

Presiden Jokowi Buka Suara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penurunan jumlah populasi kelas ekonomi menengah di Indonesia yang terjadi dalam rentang waktu 2019 hingga 2024 juga melanda banyak negara di seluruh dunia.

"Itu problem yang terjadi hampir di semua negara, karena ekonomi global turun semuanya," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Jakarta Timur, Jumat 30 Agustus 2024.

Jokowi menyatakan bahwa fenomena tersebut adalah tantangan di banyak negara yang dipengaruhi oleh penurunan ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2-3 tahun terakhir.

Dia menambahkan bahwa krisis tersebut telah menciptakan berbagai kesulitan ekonomi di banyak negara. "Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," katanya.

Kebijakan Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang peranan dan potensi kelas menengah untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 sangat besar. Oleh karena itu perlu perhatian khusus bagi kelas menengah agar lebih sejahtera.

"Kelas menengah punya peran strategis untuk mendorong perekonomian, oleh karena itu Pemerintah telah memberikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kelas menengah," kata Sri Mulyani, Jumat 30 Agustus 2024.

Menurut Sri Mulyani telah ada berbagai program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah pertama melalui program perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, insentif perpajakan seperti insentif PPN DTP untuk pembelian rumah. Kemudian Pemberian Bantuan luran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan.

Sri Mulyani berharap insentif tersebut bisa membantu meningkat kesejahteraan kelas menengah. "Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," katanya.

Dilansir dari keterangan pers Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan dengan berbagai kebijakan strategis.

Upaya tersebut meliputi penguatan sektor UMKM, peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta reformasi ekonomi untuk menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.