MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Herry Setyawan menyampaikan bahwa sampai dengan Agustus 2024, Penerimaan Pajak mencapai Rp848,35 T (64,75% dari target). Penerimaan Pajak mengalami kontraksi sebesar 7,03% (yoy), utamanya disebabkan oleh PPh Non Migas.
Kemudian adanya kenaikan restitusi juga menyebabkan PPN terkontraksi. Meskipun demikian realisasi PBB dan Pajak Lainnya berhasil meningkat sebesar 46,05% (yoy), disumbang dari peningkatan PBB minyak dan gas bumi. Begitu juga dengan PPh Pasal 21 yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 22,94% (yoy)
Mayoritas sektor utama penerimaan perpajakan tumbuh positif. Sebagai salah satu sektor utama, sektor perdagangan besar tumbuh 11,51% (yoy) dan perdagangan eceran 9,95% (yoy). Sebagian besar sektor usaha non komoditas tumbuh kokoh menunjukkan aktivitas ekonomi masih resilien.
Selain itu, sektor dengan kontribusi besar lainnya seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi, Jasa Profesional, Infokom dan Administrasi Pemerintah dan Konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan positif mengindikasikan ekonomi retail dan operasi pemerintah berjalan on-track.
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Andi Hermawan dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyatakan bahwa sampai dengan Agustus 2024 penerimaan Kepabeanan dan Cukai membaik dengan realisasi mencapai Rp15,04 T atau 54,30% dari target APBN 2024.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
Bea Masuk dengan realisasi Rp14,50 Triliun atau 53,86% dari target. Meskipun penerimaan Bea Masuk s.d. Agustus 2024 turun 5,02% (yoy) sebagai akibat dari perubahan tarif efektif, utilisasi Free Trade Agreement meningkat dibanding bulan Juli 2024.
Cukai dengan realisasi sebesar Rp0,39 T atau sebesar 58,25% dari target. Penerimaan Cukai s.d. Agustus 2024 termoderasi dipengaruhi oleh perpindahan Entitas kontributor utama untuk Cukai Hasil Tembakau ke luar Jakarta (Banten). Penyebab lainnya adalah penurunan importasi dikarenakan kenaikan tarif cukai MMEA.
Penerimaan Bea Keluar tumbuh signifikan 191,51% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp0,14 T atau sebesar 145,45%. Penerimaan Bea Keluar sangat signifikan karena meningkatnya penerimaan atas SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar) untuk komoditas turunan CPO.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Setiawan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Agustus 2024, penerimaan PNBP mencapai Rp260,94 T atau 110,58% dari target APBN 2024. Penerimaan PNBP terdiri dari empat unsur yaitu Pertama: Penerimaan SDA merealisasikan sebesar Rp74,64 T (78,17% dari target).
Kedua, Penerimaan dari Bagian Laba BUMN mengumpulkan Rp70,29 T naik sebesar 7,36% (yoy) didorong oleh peningkatan setoran dividen BUMN perbankan dan non perbankan. Ketiga, PNBP Lainnya sebesar Rp74,56 T (94,50% dari target). Keempat, pendapatan BLU merealisasikan Rp41,44 T (75,61% dari target) naik sebesar 15,50% (yoy) didorong oleh kenaikan Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat, Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, dan pendapatan BLU Lainnya.
Kinerja APBD
Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas pendapatan daerah DKI Jakarta sd 31 Agustus 2024. Pendapatan daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp41,91 T atau 56,91% dari target. Pertumbuhan positif ini utamanya dikontribusikan oleh seluruh komponen Pendapatan Daerah, sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan Pajak Daerah sebesar 1,09% (yoy) utamanya karena naiknya hampir semua komponen pajak daerah.
Kinerja Retribusi tumbuh positif sebesar 15,82% (yoy) dipengaruhi peningkatan pendapatan dari retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar 4,71% didorong peningkatan Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh dicabutnya regulasi pemberian keringanan denda retribusi.
Belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,05% (yoy), utamanya didorong oleh realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.
Pertumbuhan tertinggi pada belanja Modal (55,55%) didorong peningkatan realisasi, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Lainnya. Mayoritas belanja daerah mengalami kenaikan menunjukkan meningkatnya peran pemerintah terhadap perekonomian, namun terjadi penurunan pada belanja subsidi, belanja bunga, dan bansos.
Kondisi Ekonomi Jakarta Sampai Dengan Agustus 2024
Prospek ekonomi regional Jakarta optimis terkendali, didukung oleh inflasi yang terjaga stabil, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona optimis, dan konsumsi msyarakat yang terjaga kuat. Kinerja APBN hingga akhir Agustus resilien, namun risiko terus diantisipasi dan dimitigasi.
Sementara kinerja APBD masih didukung oleh beberapa jenis pajak utama yang tumbuh positif dan dukungan TKD untuk pemerataan kesejahteraan. Kerjasama yang solid antara APBN dan APBD terus diperkuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Taufik Fajar)