MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sistem layanan kesehatan di Indonesia mengalami transformasi yang pesat, khususnya pasca- Pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan dan kemudahan diberikan untuk seluruh masyarakat agar mendapatkan hak yang sama di sektor kesehatan.
Apalagi, pemerintah sudah melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional sehingga tidak lagi bingung menghadapi gempuran pandemi pada masa depan.
Pembenahan layanan kesehatan telah ada pada awal pemerintahan Jokowi, salah satunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai mandatory dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sementara, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bagian dari program JKN, diperuntukkan khusus bagi masyarakat tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
KIS yang diluncurkan pada 3 November 2014 merupakan wujud program Indonesia Sehat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.
Program ini bertujuan menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Selain itu, ada perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI.
Selanjutnya, memberikan tambahan manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi.
Kehadiran JKN-KIS di awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 membawa angin segar bagi pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Tanah Air. JKN-KIS juga menjadi titik sentral dari pelayanan kesehatan agar memastikan seluruh warga Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan, yang lebih mengutamakan pada pencegahan daripada pengobatan. Apalagi, masyarakat membutuhkan jaminan kesehatan sejak dini karena tidak akan tahu kapan akan mengalami sakit.
Dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan penyelenggara JKN-KIS, per 1 September 2024 jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 98,67% atau 277.000.312 jiwa. Sementara, data distribusi KIS per Desember 2023 sebanyak 115.032.415 jiwa. Angka cakupan jaminan kesehatan ditargetkan akan terus bertambah hingga mencapai 100%. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia akan mendapat jaminan kesehatan.
Selain itu, saat ini BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 23.295 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia. Dengan begitu, masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses layanan kesehatan.
Presiden Jokowi juga terus menekankan komitmen jaminan kesehatan nasional melalui JKN-KIS bagi masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Apalagi, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa.
Jokowi pernah mengatakan pentingnya sektor kesehatan dalam upaya Indonesia menjadi negara maju. Hal ini diungkapkan Jokowi ketika menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024, pada Rabu, 24 April 2024.
"Kita memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting, kunci, sangat fundamental," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga mengingatkan pentingnya program jaminan kesehatan nasional. Saat penyerahan predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards pada 8 Agustus 2024, Wapres Ma’ruf mengingatkan semua pemangku kepentingan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS.
"Bersama-sama kita dukung optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat," katanya.
Wapres Ma’ruf juga mendorong seluruh pemangku kepentingan agar memperluas jangkauan kepesertaan JKN-KIS sampai 100%. Selain itu, dia mengatakan perlu adanya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN-KIS terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan sulit terjangkau.
"Pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi," kata Wapres.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga menegaskan bahwa JKN-KIS merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan yakni dengan menyelenggarakan program JKN-KIS, satu Dasawarsa yang lalu yaitu 1 Januari 2014.
Muhadjir mengatakan, jaminan kesehatan merupakan salah satu bagian dari skema perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sehingga masyarakat yang telah aktif terdaftar dalam program JKN dapat terhindar dari kemiskinan. Sehingga, masyarakat yang miskin tidak semakin jatuh dalam kemiskinan ekstrem.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah secara konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Semesta sebagai salah satu program prioritas nasional sejak peluncuran Kartu Indonesia sehat yang dilakukan oleh bapak Presiden bersama bapak Wakil Presiden pada tahun 2014," katanya.
Menurut Muhadjir, JKN-KIS merupakan bukti komitmen Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Konstitusi Pasal 28 UUD 1945, UU SJSN, dan regulasi turunannya termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN.
"Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres dan kita berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai," pungkasnya.
Transformasi layanan kesehatan selama kepemimpinan Presiden Jokowi:
1. Transformasi Layanan Primer
- Membangun 165 puskesmas sesuai standar. Sebanyak 156 puskesmas di antaranya dibangun di Provinsi Papua.
- Penggalangan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk mengisi formasi ASN bidang kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas
- Program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari Tingkat puskesmas sampai posyandu
2. Transformasi Layanan Rujukan
- Pengampuan jejaring layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU)
- Proctorship, misalnya pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler ke RS Tulungagung, pendampingan RS Adam Malik untuk transplantasi ginjal, dan RSUD Soekarno di Provinsi Bangka Belitung
- Pemberian Bantuan Alat Kesehatan ke RS
- Kerja sama internasional dalam pembangunan RS dan knowledge sharing, misalnya: RSJPN dengan Tokushukai Medical Group dan RS Ngoerah dengan Sun Medical Center, Korea Selatan
3. Transformasi Sistem Kesehatan
- Kemandirian dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- Investasi peningkatan industri, kerja sama, dan dukungan regulasi di bidang inovasi teknologi kesehatan
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
- Pengendalian inflasi di sektor kesehatan dan memastikan akses layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi pembiayaan skrining kesehatan di puskesmas
- Kebijakan RIBK guna memastikan momentum dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2029 sampai dengan tahun 2045
5. Transformasi SDM Kesehatan
- Program Pemerataan SDM Kesehatan
- Program Produksi SDM Kesehatan
- Program Kemudahan Layanan
- Program Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan
- Integrasi Sistem Data Kesehatan berbasis individu
- Pengembangan teknologi bidang kesehatan melalui Biomedical Genome Based Science Initiative.
KIS Kartu Ajaib, Cerita Ibu Lahiran Anak Kembar Tanpa Biaya
Sejak kemunculannya di tahun 2014, Kartu Indonesia Sehat (KIS) bak menjadi ‘angin segar’ bagi dunia kesehatan Tanah Air. Sejauh ini, program kesehatan yang diluncurkan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ini dinilai sukses.
Khususnya, dalam hal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terutama, masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mendapatkan akses kesehatan gratis.
Hadirnya program KIS ini juga dirasakan manfaatnya oleh ibu-ibu hamil di seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya di-cover biaya persalinannya, namun KIS juga memastikan biaya kontrol dan pengobatan ibu hamil terpenuhi.
Salah satunya seperti pengalaman yang pernah dirasakan oleh Jeni Ekariyantama. Terlahir dari keluarga yang tidak mampu, dia dan kedua orangtuanya lantas berinisiatif membuat Kartu KIS di tahun 2015 silam, setahun tepat setelah program tersebut diluncurkan oleh Jokowi.
Menurut perempuan yang akrab disapa Eka ini, saat itu, proses pembuatan kartu tersebut cukup mudah. Dia hanya perlu menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga, membuat pengantar dari kelurahan usai mendapat pengantar dari RT/RW setempat.
Eka lalu pergi ke puskesmas terdekat untuk meminta surat pengantar Pendaftaran BPJS untuk mendapatkan kartu KIS tersebut. Usai dokumen lengkap, dia kemudian datang langsung ke kantor BPJS kesehatan terdekat.
Saat itu memang cukup antre. Namun, menurutnya, jika mengikuti prosedur, proses untuk bisa mendapatkan kartu KIS tersebut tidak memakan waktu yang lama.
Dalam kurun waktu tiga hari, Eka dan keluarganya langsung mendapatkan kartu KIS sebagai kartu BPJS untuk peserta BPJS PBI atau penerima bantuan iuran dari dari pemerintah.
“Intinya saat itu gampang-gampang saja sih, karena ada petugas yang mengarahkan. Jadi setelah antre, Kartu KIS itu langsung jadi,” tutur Eka, saat diwawancara di Rumah Sakit Bhakti Asih, Ciledug, Tangerang.
Disebut ‘Kartu Ajaib’
Sejak saat itu, Eka dan keluarganya lantas mulai merasakan betul manfaat kartu KIS tersebut. Mereka tak mengeluarkan sepeser uang pun untuk berobat. Mulai dari saat sakit tipes, hingga demam berdarah, hingga penyakit kronis lain seperti diabetes yang diderita oleh sang ibu.
Termasuk, saat ia hamil hingga melahirkan kedua anak kembarnya pada tahun 2021 silam. Saat ini, Eka sendiri tengah mengandung buah hatinya yang ketiga. Tentu saja, ia kembali mengandalkan si Kartu Ajaib tersebut selama proses kontrol.
Menurut Eka, KIS bak ‘Kartu Ajaib’ baginya. Pasalnya, selama kebutuhan kontrol kehamilan hingga persalinan, ia tak mengeluarkan uang sepeserpun! Mulai dari USG, hingga memperoleh obat-obatan dan vitamin.
“Ya bisa dibilang ini kaya kartu ajaib ya. Aku tiap bulan kontrol kehamilan di klinik faskes 1 pake KIS gratis. Dapat vitamin plus USG dua kali,” ungkap Eka.
“Bahkan kalau flu atau batuk aku juga tetap periksa pake KIS gratis dan dapet obat. Dan saat itu juga bisa pilih faskes 1 kalau kejauhan dari rumah,” sambungnya.
Menyebut KIS sebagai ‘Kartu Ajiab’ bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, Eka menilai, untuk mendapatkan pengobatan dan fasilitas kesehatan, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Jangankan untuk berobat, mendapatkan uang untuk makan saja susahnya bukan main. Apalagi, sang suami masih kerja serabutan sambil menjadi penjaga toko.
Upah Rp2 Jutaan per bulan tentu saja tak cukup untuk pengobatan atau bahkan untuk kontrol kehamilan. Karena itu, Eka menilai, dia dan keluarga sudah sangat bergantung dengan kartu KIS untuk mendapatkan akses pengobatan dan kesehatannya selama ini.
Apalagi, dia dan suami tak perlu mengeluarkan iuran apapun setiap bulannya. Jadi, ia bak mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup.
“Bersyukur banget. Karena memang terbantu sekali. Menurutku Kartu KIS ini kalau tepat sasaran, ya jadinya sangat membantu orang-orang miskin seperti kami ini,” ungkapnya.
Eka juga menceritakan pengalamannya saat pertama kali menggunakan Kartu KIS untuk melahirkan kedua buah hatinya yang kembar pada 2021 lalu. Eka yang tinggal di sebuah rumah kontrakan dua petak di kawasan Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, lantas memilih kontrol kehamilannya di Puskesmas Rawa Buntu.
Saat momen kelahirannya tiba, dia kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pena 98 Gunung Sindur, Jawa Barat. Dari awal kontrol kehamilan hingga proses persalinan, Eka mengaku cukup dipermudah. Ia bahkan mendapat fasilitas ambulance yang mengantarnya saat itu ke rumah sakit rujukan.
“Karena waktu itu memang kondisinya sudah nggak memungkinkan dan bukaan hampir lengkap, jadi sampai dikasih fasilitas ambulance menuju rumah sakit rujukan,” tuturnya.
Kedua buah hatinya yang kembar dan berjenis laki-laki itu lantas lahir dengan selamat dan sehat melalui proses persalinan secara caesar.
Kini, dalam waktu dekat, Eka berencana kembali melakukan persalinan dengan memanfaatkan KIS, yang disebutnya Kartu Ajaib itu.
Sebagai informasi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program kesehatan yang diluncurkan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014.
Kartu ini merupakan salah satu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian layanan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia.
Kartu Indonesia Sehat merupakan kartu jaminan kesehatan yang diselengarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat kurang mampu.
Yaitu, Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) dan bayi yang lahir dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang belum mendapatkan jaminan.Tak hanya memberikan layanan kesehatan, Kartu Indonesia Sehat juga bertujuan agar peserta dapat mengakses informasi terkait tindakan pencegahan.
Selain itu, untuk mengetahui lebih jauh akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, serta deteksi dini penyakit bagi masyarakat PMKS di fasilitas kesehatan. Masyarakat PMKS yang dimaksud di sini adalah kelompok orang-orang yang tidak mampu untuk menopang kehidupan perekonomian secara mandiri sehingga tidak bisa hidup secara layak.
Beberapa kriteria peserta PMKS antara lain Anak atau lansia terlantar, Anak atau lansia yang berada di panti asuhan, Anak korban kekerasan yang tinggal di panti asuhan atau rumah singgah, Gelandangan, pengemis, dan pemulung yang tidak punya rumah tetap.
(Dani Jumadil Akhir)