MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025. Bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp504,7 triliun.
Bansos ini merupakan jaring pengaman dari pemerintah kepada masyarakat kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Namun, ada hal yang berbeda dalam penyaluran bansos di 2025 yaitu menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS). DTSE ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya yang digunakan dalam penyaluran bansos.
Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos 2025 tepat sasaran. Dengan pakai DTSE, ASN seperti PNS dipastikan tidak dapat bansos 2025, bahkan jika ditemukan data yang disesuaikan, masyarakat yang sebelumnya dapat bansos, bisa saja tidak mendapatkan bansos lagi di tahun 2025.
Karena, bansos seperti PKH dan BPNT ini ditujukan khusus kepada masyarakat yang memang kurang mampu, miskin ekstrem atau berpenghasilan rendah.
Ada empat tahapan dalam memproses data tunggal. Tahapannya terdiri atas penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan cek ulang dengan data lain, seperti data PLN hingga BPJS Kesehatan.
Data tunggal tersebut nantinya bersifat dinamis, sebab akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat dan lainnya.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan data tunggal sosial ekonomi yang direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2025 akan menjadi kunci penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Ya tahun depan (2025) pasti digunakan, tetapi sekarang ini sedang tahap finalisasi,” tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa 31 Desember 2024.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa minggu lalu telah melakukan komunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data tunggal sosial ekonomi akan memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.
“Minggu yang lalu, Kepala BPS beserta jajaran sudah melakukan komunikasi ke sini, menyampaikan laporannya tentang hal-hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial setelah nanti data itu selesai,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan diperkirakan bahwa dalam akhir tahun ini data tunggal sudah selesai sehingga secara keseluruhan bisa digunakan pada Januari 2025. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dalam perkiraan untuk akhir tahun ini (2024) datanya sudah selesai, artinya secara keseluruhan sudah bisa dikatakan, bisa dikonsolidasikan, direkonsiliasi. Tetapi untuk perangkingan itu Insya Allah pada bulan Januari tahun depan. Itu perkiraannya seperti itu. Tapi sekarang sudah memasuki tahap akhir,” paparnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menunggu Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk penerapan data tunggal dalam rangka penyaluran program sosial salah satunya bansos.
“Kira-kira begitu dan setelah itu tentu akan ditetapkan melalui Inpres. Nah, kemudian akan jadi pedoman kita bersama,” pungkasnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan kementerian terkait integrasi data tunggal.
Adapun mengenai target, katanya, BPS dapat menghasilkan data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 seperti harapan Presiden Prabowo.
"Nantinya data tunggal ini yang menjadi basis data pada saat melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya," katanya.
Dia menambahkan jika data tunggal selesai diintegrasikan, tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial maupun program lainnya.
Data tunggal tersebut nantinya diserahkan kepada Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator PM.SE
"Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data, sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat kira-kira akan sama dengan jumlah populasi Indonesia," katanya.
Cak Imin mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih terjadi di sejumlah daerah harus segera ditangani melalui kebijakan yang lebih terpadu dan terintegrasi. Dia pun optimis nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025.
“Target kita jelas, yaitu mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2025. Untuk mencapai itu, kita perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak konkret di lapangan. Data yang akurat, integrasi program, serta pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilannya,” tegas Cak Imin.
Cak Imin pun berharap agar semua kementerian dan lembaga terkait dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Saya yakin dengan kerja sama yang solid dan kebijakan yang tepat, kita bisa mencapai target ini dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Cak Imin memaparkan sejumlah program dan ruang kerja yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial. Dia menjelaskan bahwa program-program Kementerian Sosial menggunakan pendekatan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Gus Ipul menambahkan program penanganan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial meliputi penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta upaya peningkatan kapasitas ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin.
“Kementerian Sosial terus berupaya menjalankan berbagai program bantuan yang bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sosial hingga rehabilitasi sosial. Kami juga memastikan program ini menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih dan dapat menghasilkan dampak yang signifikan di lapangan. Dia juga menyoroti perlunya penguatan monitoring dan evaluasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Ini penting agar program yang kami jalankan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan melanjutkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi enam bulan sepanjang 2025. Hal ini dikonfirmasi langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas.
Untuk dua bulan pertama, bansos beras disalurkan pada Januari dan Februari tahun ini. Di mana, masing-masing per bulannya digelontorkan Perum Bulog sebesar 160.000 ton.
Sementara itu, empat bulan lainnya di 2025 masih harus dibahas dalam rapat terbatas (ratas) lantaran belum diputuskan kapan waktu yang tepat untuk didistribusikan.
“Bantuan pangan itu nanti 160.000 ton per bulan, yang sudah putus kan Januari, Februari waktunya. SPHP Januari, Februari sudah akan dibagi. Tapi sudah putus ratas ditambahkan empat bulan lagi, jadi 6 bulan,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Zulhas menjelaskan, distribusi bantuan beras periode empat bulan harus melihat kondisi panen raya yang diperkirakan terjadi di Maret dan April 2025.
Menurut dia, hanya akan mengganggu harga pasar jika bantuan pangan dan penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) disalurkan di tengah panen raya. Sebaliknya, bansos bakal diberikan jika terjadi paceklik atau musim kekurangan bahan pangan. Karena itu, periodesasi bansos beras 10 kg bakal dibahas di ratas terlebih dahulu.
“Yang empat bulannya kapan? Nanti tunggu putusan ratas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras nanti mengganggu harga,” paparnya.
“Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau, barulah. Atau musim apa, paceklik namanya ya. Paceklik itu baru akan dibagi. Oleh karena itu kapan yang empat bulan itu nanti akan diputuskan bareng-bareng. Saya, Mentan kita rapat bareng-bareng di sini, baru akan diputuskan,” lanjut dia.
Diperkirakan sebanyak 6 program bansos akan disalurkan kembali dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggabungkan data dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, serta hasil registrasi sosial ekonomi. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Berikut adalah 6 jenis program bansos yang diperkirakan akan cair di tahun 2025.
Program ini sudah dilakukan serentak pada Senin 6 Januari 2025 yang melibatkan 190 dapur umum untuk menyediakan makan bergizi gratis. Sebelumnya, program ini secara bertahap telah diterapkan dan diuji coba di berbagai sekolah di berbagai daerah, dengan memberikan satu porsi makanan bergizi setiap hari kepada siswa dari PAUD hingga SMA.
Tujuan program ini adalah untuk mendukung kesehatan siswa dan meningkatkan fokus mereka dalam belajar. Selain itu, diharapkan program ini dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak-anak dan membentuk generasi muda yang lebih sehat serta produktif.
Bansos ini diperkirakan akan kembali disebarkan untuk diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. PKH bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga melalui pemberian bantuan tunai.
BPNT bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Agar dapat menerima bantuan ini, masyarakat harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa dapat terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.
Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan nonformal seperti kejar paket.
Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42.000 per bulan untuk setiap individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Penerima manfaat program ini harus terdaftar dalam DTKS serta memiliki data kependudukan yang valid.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan melanjutkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi enam bulan sepanjang 2025.
Agar dapat menerima bansos, calon penerima perlu memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan program-program yang akan dialokasikan, yang terutama antara lain sebagai berikut:
- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE): Data ini mengintegrasikan berbagai sumber seperti Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan registrasi sosial ekonomi.
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP): Calon penerima wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah.
- Berstatus sebagai keluarga miskin atau rentan miskin: Hal ini ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari pemerintah.
- Tidak menerima bantuan serupa dari program lain: Penerima hanya berhak atas satu jenis bansos agar penyaluran lebih merata.
Untuk mendaftar bansos di awal tahun 2025, Anda harus mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat beberapa cara untuk mendaftar bansos, di antaranya:
- Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store (untuk perangkat Android) atau App Store (untuk perangkat iOS).
- Buka aplikasi dan pilih opsi Pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi yang akurat, seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, nomor telepon, dan data lainnya.
- Setelah mengisi data, kirimkan permohonan pendaftaran bansos Anda dan tunggu proses verifikasi.
- Akses laman resmi Kementerian Sosial di laman kemensos.go.id, lalu pilih menu Pendaftaran Bansos.
- Isi formulir dengan lengkap sesuai data yang dibutuhkan.
- Setelah registrasi, pastikan untuk melakukan verifikasi data dan menunggu konfirmasi.
Anda juga dapat mengunjungi kantor desa atau kelurahan terdekat untuk mendapatkan informasi serta bantuan dalam proses pendaftaran bansos. Petugas desa biasanya akan membantu Anda mendaftar dan memastikan data Anda tercatat dengan tepat.
(Dani Jumadil Akhir)