Bansos PKH dan BPNT 2025 Tahap 2 Kapan Cair? Ini Bocoran Mensos hingga Besarannya

JAKARTA - Jadwal pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2025 tahap 2. Bansos PKH dan BPNT memasuki pencairan tahap 2 tahun 2025 periode April, Mei dan Juni 2025.

Besaran bansos PKH berkisar Rp600.000 hingga Rp3 juta sesuai dengan kategori penerima kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan nominal bansos BPNT sebesar Rp200.000 per tiga bulan sekali, sehingga totalnya Rp600.000.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran bansos PKH, Kartu Sembako dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

Tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

1. Penjelasan Menteri Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penguatan DTSEN merupakan awal sinergi yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan implementasi urusan wajib bidang sosial, karena DTSEN landasan kebijakan dan intervensi yang akurat.

Dia menjelaskan, penguatan urusan sosial di tingkat daerah sangat penting dalam menyukseskan program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurut Gus Ipul, sinergi ini dapat dimulai dengan memastikan seluruh kebijakan dan intervensi berbasis pada DTSEN.

“Undang-undang sudah mengatur ada enam urusan wajib layanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial. Tapi kenyataannya, urusan sosial masih sering tertinggal. Karena itu saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memperkuatnya,” kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul.

“Inilah yang melatarbelakangi terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data harus jadi pondasi. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.

Data ini menjadi dasar untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan secara tepat dan terukur. Oleh karena itu, katanya, DTSEN akan terus divalidasi karena data sosial sangat dinamis.

“Tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah rumah. Maka, saya minta dukungan bupati, wali kota, dan kepala dinas sosial untuk memastikan data ini terus diperbarui,” imbuhnya.