Utang Luar Negeri Indonesia Meroket Jadi Rp7.033,4 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia USD431,5 miliar atau setara Rp7.033,4 triliun (kurs Rp16.300 per USD) pada April 2025, atau tumbuh 8,2 persen (yoy). Utang ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy).

"Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada April 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD208,8 miliar, atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,4 persen); Konstruksi (12,0 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.