LPS Alami 2,5 Miliar Serangan Siber dalam 2 Minggu

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan LPS mengalami lebih dari 2,5 miliar serangan siber dalam dua minggu terakhir. 

Dia juga menyinggung kemungkinan motif di balik serangan tersebut, salah satunya adalah pembukaan pendaftaran Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang baru.

“Dalam dua minggu terakhir itu, 2 miliar setengah lebih serangan ke LPS. Jadi saya bingung, mau ngapain nyerang LPS? Maksudnya kalau nyerang kan BI lebih populer,” ujar Purbaya dalam Temu Media di kantornya, Jumat (4/7/2025).

1. Proses Pemilihan Ketua LPS

Menurutnya, sejumlah pihak menduga serangan itu berkaitan dengan proses pemilihan Ketua Dewan Komisioner LPS yang saat ini tengah berlangsung.

“Kalau nyerang kita, untungnya apa? Teman-teman bikin gini, pasti Pak, ada hubungannya dengan pembukaan pemilihan ketua Dewan Komisioner LPS,” ungkap Purbaya. 

Dia menyadari bahwa serangan semacam itu bisa dimanfaatkan untuk mendiskreditkan kepemimpinannya. 

“Kalau bener, pasti bapak dibilang, nggak becus urus IT LPS,” ucapnya menirukan spekulasi yang beredar.

2. Perkuat Ketahanan Siber

Menanggapi ancaman yang terus meningkat, LPS menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan siber melalui peningkatan sistem teknologi dan informasi. 

Langkah ini sejalan dengan peran strategis LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjamin dana simpanan masyarakat di perbankan.

“LPS terus berupaya meningkatkan kesadaran terhadap berbagai ancaman yang ada untuk dapat senantiasa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Tidak kalah penting, hal ini juga demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan,” tutur Purbaya. 

3. Jadi Isu Teknis

Serangan siber saat ini tak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga telah berkembang menjadi risiko strategis yang dapat memengaruhi operasional, reputasi, hingga stabilitas ekonomi secara nasional dan global.

Melalui penguatan sistem dan kewaspadaan yang berkelanjutan, LPS berharap dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana mereka tetap aman disimpan di perbankan nasional.

(Taufik Fajar)