Prabowo Pede APBN Tak Defisit 2028 Jika BUMN Setor Rp809,6 Triliun per Tahun

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Salah satu cara untuk mewujudkan target tersebut adalah dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif sehingga menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa dalam dunia usaha dikenal istilah *return on asset* (ROA), di mana kinerja bisnis dikatakan baik apabila ROA sekitar 12%.

"Katakanlah konservatif 10%, atau untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia di BUMN-BUMN kita lebih dari USD1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD50 miliar (setara Rp809,6 triliun). Kalau USD50 miliar, APBN kita tidak akan defisit," ujarnya.

Oleh karena itu, Prabowo memberikan tugas khusus kepada Danareksa Indonesia untuk membereskan persoalan di BUMN.

Di hadapan seluruh anggota DPR, Prabowo pun menyampaikan harapannya untuk bisa kembali berdiri di DPR membawa kabar baik: bahwa APBN Indonesia tidak lagi mengalami defisit.

"Cita-cita saya, apakah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil memiliki APBN yang tidak defisit sama sekali," ujarnya.

Menurut Prabowo, sebagai anak bangsa harus berani dan bertekad mewujudkan target tersebut, salah satunya dengan menghilangkan kebocoran dan menekan segala bentuk penyimpangan, serta meminta dukungan dari seluruh kekuatan politik di Indonesia.

"Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau diatur dengan baik, semua akan merasakan dan semua akan menikmati," ujarnya.

Selain itu, menekan defisit APBN juga dapat dilakukan melalui inovasi pembiayaan. APBN didesain untuk tetap fleksibel agar adaptif dalam meredam guncangan.

"Maka dari itu, APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan fasilitas, serta inovasi pembiayaan," ujarnya.

Kemudian, optimalisasi pendapatan pun harus dilakukan secara konsisten. Pajak disebut Prabowo sebagai bentuk keadilan dalam rangka redistribusi pendapatan.

"Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas strategis. Pengelolaan sumber daya alam akan diperkuat agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.

(Taufik Fajar)