Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti

JAKARTA - CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri (Wamen) rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

"Ya pada intinya kita tentunya akan selalu menghormati dan mengikuti putusan dari MK," kata Rosan di Kompleks DPR RI, Kamis (4/9/2025).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga berlaku bagi wakil menteri. 

Demikian petikan pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di Ruang Sidang MK.

Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri.