Badan Gizi Nasional Dapat Anggaran Rp268 Triliun, untuk Apa Saja?

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dengan begitu, total pagu anggaran badan yang bertugas untuk memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia itu naik menjadi Rp268 triliun.

"Jadi pada pagu indikatif kita mendapatkan Rp213.860.184.715.000 menjadi Rp268 triliun, dan ini bertambah kurang lebih Rp50.139.815.285.000," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/9/2025).

Dadan memaparkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah program prioritas, di antaranya untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah sebesar Rp34,49 triliun. Kemudian kebutuhan bantuan untuk ibu hamil, ibu istri, dan anak wanita sebesar Rp3,19 triliun.

Di samping itu, kata Dadan, anggaran juga akan digunakan untuk belanja pegawai ASN sebesar Rp3,96 triliun. Kemudian digitalisasi MBG sebesar nilai Rp3,15 triliun dan promosi edukasi, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat, tambahan dari yang sudah ada di pagu indikatif sebesar Rp280 miliar.

Selanjutnya pemantauan dan pengawasan bersama BPOM sebesar Rp700 miliar.

"Ini sebetulnya lebih terbaik karena ini dialokasikan untuk BPOM. Jadi yang Rp700 miliar ini pagu yang ada di BGN yang kemudian kami alokasikan untuk pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM," jelasnya.

Dadan melanjut, anggaran juga dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan pemantauan status gizi bersama Kemenkes dan BPS senilai Rp412,5 miliar. Koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan dan ahli gizi non-ASN Rp3,88 triliun. Disusul program hubungan dan kemitraan strategis sebesar Rp59,8 miliar.

(Dani Jumadil Akhir)