Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank Dinilai Nyelonong dan Langgar Undang-Undang

JAKARTA – Ekonom Didik J Rachbini menyoroti penempatan anggaran negara sebesar Rp200 triliun kepada Bank Himbara dan BSI. Menurut Didik, keputusan tersebut melanggar konstitusi dan tiga Undang-Undang (UU).

Dia menjelaskan, proses penyusunan, penetapan, dan alokasi APBN diatur oleh: UUD 1945 Pasal 23, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU APBN setiap tahun. Inilah prosedur resmi dan aturan main ketatanegaraan, yang harus dijalankan karena anggaran negara masuk ke dalam ranah publik.

“Anggaran negara bukan anggaran privat atau anggaran perusahaan,” katanya, Selasa (16/9/2025).

Oleh karena itu, kebijakan spontan pengalihan anggaran negara Rp200 triliun ke perbankan dan kemudian masuk ke kredit perusahaan, industri, atau individu merupakan kebijakan yang melanggar prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar.

“Proses kebijakan yang benar harus dijalankan berdasarkan aturan main, sebab jika tidak, di masa mendatang akan menjadi preseden anggaran publik dipakai seenaknya, semau gue, dan sekehendak pejabatnya secara individu,” ujarnya.

Kemudian, alokasi anggaran negara tidak bisa dijalankan atas perintah menteri atau perintah presiden sekalipun. Pejabat-pejabat negara tersebut harus taat aturan menjalankan kebijakan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP), yang datang dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Tidak ada tiba-tiba program datang nyelonong di tengah-tengah semaunya,” ujarnya.

Didik menilai, program-program yang disusun teratur ada di dalam nota keuangan yang secara resmi diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Karena anggaran negara adalah ranah publik, maka proses politik yang bernama legislasi dijalankan bersama oleh DPR dengan pembahasan-pembahasan di setiap komisi dengan menteri-menteri dan badan anggaran dengan Menteri Keuangan.

“Setiap program yang menjalankan anggaran negara tidak melalui proses legislasi adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Jika ada kebijakan dan program nyelonong dengan memanfaatkan anggaran, maka kebijakan tersebut hanya kehendak individu pejabat dan tidak ada proses legislasi. Maka ini terindikasi melanggar konstitusi dan Undang-Undang negara,” ujarnya.

Jadi, lanjut Didik, setiap rupiah dari anggaran negara harus lewat pembahasan dengan DPR (legislative deliberation). Berdasarkan asumsi yang disepakati, komisi-komisi membahas alokasi K/L secara detail dan Badan Anggaran merumuskan hasil akhir pembahasan tersebut untuk kemudian disetujui DPR dalam sidang paripurna.

“Baru setelah melewati proses legislasi seperti ini, anggaran negara tersebut bisa dialokasikan untuk dilaksanakan di sektor-sektor oleh kementerian/lembaga dan di daerah oleh pemerintah daerah. Inilah proses yang sah dari program pemerintah yang melibatkan alokasi anggaran negara. Tidak bisa lewat keputusan menteri atau SK gubernur,” ujarnya.

Pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas dijalankan oleh Kementerian Keuangan, baik penerimaan, belanja, maupun utang. Semua pengelolaan tersebut harus berdasarkan dan diatur oleh undang-undang, dan karenanya pejabat mana pun tidak boleh melanggarnya.

“Saya menganjurkan agar Presiden turun tangan untuk menghentikan program dan praktik jalan pintas seperti ini karena telah melanggar setidaknya tiga Undang-Undang dan sekaligus konstitusi. Kita tidak boleh melakukan pelemahan aturan main dan kelembagaan seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.

(Feby Novalius)