6 Fakta Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS

2. Profil Anggito Abimanyu

Anggito menduduki posisi Wamenkeu sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Dalam karirnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggito juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Namun tidak hanya itu, Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini juga pernah menduduki posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Setelah itu, Ia melanjutkan studi master di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada 1990.

Dia juga menyelesaikan gelar doktor di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.

Sementara dalam bidang akademik, Anggito tercatat sebagai seorang dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM selama 30 tahun, yakni sejak 1988 hingga 2018.

Selama menjadi dosen, Ia juga pernah diamanahi untuk menjadi seorang direktur P2EB (Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis) FEB UGM pada 2010-2012. 

3. Mundur dari Wamenkeu 

Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang berlangsung di kompleks parlemen pada Senin (22/9/2025) malam, Anggito mengaku siap melepas jabatannya saat ini sebagai Wakil Menteri Keuangan.

"Saya sebagai ASN (aparatur sipil negara) dan saya sebagai anggota kabinet, saya siap pak melepaskan (jabatan) Wakil Menteri juga saya siap, Pak," tegasnya. 

4. Tunggu Putusan Presiden Prabowo

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan dirinya masih menunggu keputusan Presiden terkait status jabatannya usai resmi disahkan DPR sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030.

Meski begitu, Anggito sudah dipastikan tidak rangkap jabatan apabila sudah bertugas di LPS.

"Saya belum mendapatkan keputusan Presiden ya. Sekarang posisinya dari DPR akan menyerahkan kepada Presiden, ditetapkan dalam keputusan presiden," ujar Anggito saat ditemui iNews Media Group usai Rapat Paripurna DPR.