Purbaya Ancam Tarik Sisa Anggaran Kementerian untuk Bayar Utang

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa realokasi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki serapan belanja rendah hingga akhir Oktober 2025. Dana yang tidak terserap tersebut akan dipindahkan ke pos belanja lain, atau digunakan untuk mengurangi utang negara.

Purbaya menjelaskan, saat ini prioritasnya bukanlah menargetkan pemotongan anggaran, melainkan mendorong K/L agar segera menyerap dananya sebelum akhir bulan.

"Enggak, saya enggak targetin. Saya justru targetin mereka supaya nyerap," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya memberikan batas waktu dua minggu (hingga akhir Oktober) untuk melihat kemajuan serapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, tindakan realokasi akan dilakukan.

"Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerep juga dan rencana yang enggak terlalu clear, bukan saya potong, saya asumsikan bahwa mereka enggak bisa nyerep juga," tegasnya.

Selain itu, Purbaya mengisyaratkan bahwa dana yang tidak terserap tersebut akan memiliki dua tujuan utama yakni dipindahkan ke K/L lain yang siap menyerap, atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan fiskal negara.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang," pungkas Purbaya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Menkeu Purbaya sebelumnya untuk mengendalikan belanja pemerintah, memotong program yang tidak efisien, dan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab, terutama karena sebagian anggaran dibiayai melalui utang.

Perlu diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah hingga 30 September 2025. Dari total proyeksi belanja Rp116,6 triliun, realisasi BGN baru mencapai Rp19,7 triliun, atau hanya 16,9 persen.

Padahal, tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun. Akibat rendahnya penyerapan, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan pada Senin, 13 Oktober 2025, bahwa lembaganya terpaksa mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena diperkirakan tidak akan terserap habis tahun ini.

Selain BGN, rendahnya serapan anggaran juga dialami oleh dua kementerian lain. Kementerian Pekerjaan Umum baru membelanjakan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian hanya menyerap Rp9 triliun, yang setara dengan 32,8 persen dari proyeksi anggaran sebesar Rp27,3 triliun.

(Dani Jumadil Akhir)