MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan penyaluran subsidi BBM hingga listrik akan menggunakan face recognition. Data biometrik ini digunakan dengan harapan pemberian subsidi yang tepat sasaran.
Agus mengatakan, saat ini pihaknya bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) hingga Kementerian Komunikasi dan Digital tengah melakukan penyesuaian dan pengumpulan data penerima subsidi menggunakan face recognition.
"Kita sedang bekerjasama dengan DEN. Kemensos, Kemenpan, dan Komdigi sedang melakukan percobaan di Banyuwangi," ujarnya dalam acara Rakernas Perindo 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Dia menjelaska, pemanfaatan data face recognition ini akan digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi sosial. Subsidi sosial menyangkut BBM hingga listrik, sementara bantuan sosial terkait dengan bantuan pangan hingga subsidi upah.
"Jadi nanti penerima bansos itu akan digitalisasi. Kalau selama ini kita menyalurkan lewat bank Himbara dan PT Pos, tapi nanti kira-kira satu kartu itu bisa mencakup semua. Bansos itu salah satu saja, subsidi sosial itu apa? Ada listrik, ada BBM, dan lain-lain," sambungnya.
Meski penyaluran subsidi pemerintah diperketat atau lebih selektif menggunakan data face recognition, namun Agus menilai alokasi bantuan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu secara kumulatif meningkat. Hal ini menghitung program sosial lain seperti sekolah rakyat hingga makan bergizi gratis.
"Tahun depan, Pak Prabowo akan menambah anggaran untuk bantuan-bantuan. Buat saudara-saudara kita yang masih miskin, termasuk untuk Sekolah Rakyat, untuk bansos, untuk pemberdayaan, dan lain-lain," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem baru pendataan penerima bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital.
Sistem tersebut akan masuk dalam Platform besutan Pemerintah, GovTech. Penadataan ulang penerima bansos itu akan memanfaatkan face recognition hingga biometrik agar penyaluran bansos dan cash transfer lebih tepat sasaran.
Menurut Luhut, proyek GovTech ini akan mulai diuji coba atau piloting di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025 dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Jika berjalan lancar, pemerintah menargetkan peluncuran secara nasional pada 2026.
"Ya GovTech ini tadi sudah dilaporkan Presiden, piloting-nya nanti ada di Banyuwangi dan semua sudah disiapkan secara final. Bulan September nanti kita cari tanggal berapa, mungkin akhir September Presiden hadir. Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan kita launching secara nasional," ujar Luhut saat ditemui di Istana Negara Jakarta.
(Taufik Fajar)