Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo 2026: Tidak Ada Uang Menganggur

JAKARTA - Pemerintah memaksimalkan kebijakan fiskal dan moneter secara simultan pada 2026 untuk memastikan likuiditas yang ada di sistem keuangan tersalurkan secara optimal ke sektor riil.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menegaskan, prinsip utama arah kebijakan ekonomi 2026 adalah tidak ada uang menganggur.

“Ya secara umum ini 2026 itu kita akan memaksimalkan dua sisi, benar tadi fiskal dan moneter. Terutama di fiskal itu, nanti intinya tidak ada uang menganggur pada dasarnya,” ujar Luthfi dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Luthfi menjelaskan, saat ini masih terdapat likuiditas yang cukup besar di sistem keuangan, namun penyalurannya ke sektor riil belum optimal. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian utama pemerintah untuk ditangani pada tahun mendatang.

“Jadi sekarang itu kondisinya, kalau yang kita lihat, likuiditas ada tapi entah kenapa tersendat dan tidak masuk ke sektor riil. Dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam channel, mau kredit, mau bansos, atau apa. Nah, ini yang mau kita adres supaya likuiditas yang masih menurut kita berlimpah ini bisa tersalurkan ke sektor riil. Sehingga diharapkan kreditnya akan bertumbuh, ekonomi realnya akan bergerak,” jelasnya.

Menurut Luthfi, fokus utama kebijakan ekonomi 2026 adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, khususnya di kelompok menengah. Namun, langkah tersebut tetap akan ditempuh dengan memperhatikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi.

“Nanti di 2026 itu yang mau kita adres, basically itu bagaimana menciptakan pekerjaan dan bagaimana meningkatkan daya beli. Sebetulnya kita menyadari ya, meningkatkan daya beli itu sesuatu yang luas sekali. Cuman, basically itu intinya kita ingin meningkatkan daya beli terutama yang golongan menengah,” ungkapnya.