Dana Pemda Nganggur di Bank Capai Rp244 Triliun per September 2025

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat tingginya dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank. Hingga 30 September 2025, total dana Pemda yang belum dibelanjakan mencapai Rp244 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan bahwa jumlah dana yang cukup besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan Pemda untuk belanja hingga akhir tahun, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

"Karena belum belanja, kalau dilihat dari bulan Januari 2025 Rp143 triliun, dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September Rp244 triliun," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Suahasil, tercatat dana simpanan pemda di bank per Januari 2025 mencapai Rp143 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp158 triliun di bulan Februari.

Meski sempat turun ke posisi Rp147 triliun di bulan Maret, pada bulan April angkanya naik lagi menjadi Rp182 triliun. Lalu di bulan Mei, simpanan pemda di bank tembus hingga Rp204 triliun dan di bulan Juni di angka Rp195 triliun.

Pada Juli, simpanan pemda di bank melonjak jadi Rp215 triliun, naik lagi di bulan Agustus menjadi Rp233 triliun. Kemudian akhirnya, di bulan September angkanya kembali naik ke posisi Rp244 triliun.

"Sehingga dengan demikian sebenarnya ada dorongan belanja yang bisa dilakukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Suahasil.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,1 persen dari pagu.

Meskipun penyaluran TKD dinilai on track untuk mendukung layanan publik di daerah, perlambatan justru terjadi pada sisi belanja.

"Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal, dan belanja lainnya, ternyata yang on track itu belanja pegawai, bayar gaji, bayar upah itu on track Rp343 triliun dibandingkan tahun lalu," jelasnya.

Suahasil mengatakan, belanja pegawai hingga Oktober 2025 sudah mencapai Rp343,4 triliun, turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu Rp345 triliun. Sedangkan belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp226,7 triliun, di mana 10 bulan tahun lalu Rp253,5 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat Rp74,2 triliun, jauh lebih lambat dibanding Oktober 2024 Rp106,6 triliun. Lalu belanja lainnya Rp164,2 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu Rp227,5 triliun.

Menurut Suahasil, lambatnya belanja pemerintah daerah ini menjadi sorotan pemerintah pusat karena pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana TKD yang sudah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,1 persen dari pagu.

"Kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan, itu bisa terjadi. Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," jelas Suahasil.

(Taufik Fajar)