Dana Pemda Nganggur di Bank Capai Rp244 Triliun per September 2025

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,1 persen dari pagu.

Meskipun penyaluran TKD dinilai on track untuk mendukung layanan publik di daerah, perlambatan justru terjadi pada sisi belanja.

"Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal, dan belanja lainnya, ternyata yang on track itu belanja pegawai, bayar gaji, bayar upah itu on track Rp343 triliun dibandingkan tahun lalu," jelasnya.

Suahasil mengatakan, belanja pegawai hingga Oktober 2025 sudah mencapai Rp343,4 triliun, turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu Rp345 triliun. Sedangkan belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp226,7 triliun, di mana 10 bulan tahun lalu Rp253,5 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat Rp74,2 triliun, jauh lebih lambat dibanding Oktober 2024 Rp106,6 triliun. Lalu belanja lainnya Rp164,2 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu Rp227,5 triliun.

Menurut Suahasil, lambatnya belanja pemerintah daerah ini menjadi sorotan pemerintah pusat karena pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana TKD yang sudah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,1 persen dari pagu.

"Kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan, itu bisa terjadi. Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," jelas Suahasil.

(Taufik Fajar)