MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagai bom waktu, kapan saja bisa meledak. Pernyataan ini diungkapkan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin saat rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus 2025.
Kini masalah utang Whoosh yang dibangun era Pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (jokowi) diurus Presiden Prabowo Subianto. Prabowo siap bertanggung jawab menyelesaikan utang Whoosh.
Menurut Jokowi, Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
Dari hitungannya, negara rugi dengan kemacetan Jakarta Rp65 triliun per tahun dan Rp100 triliun di Jabodetabek termasuk Bandung.
Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.
Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.
Whoosh beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 menelan biaya USD7,22 miliar.
Pada awalnya biaya proyek ini diperkirakan USD6,02 miliar, mamun terjadi pembengkakan biaya karena berbagai persoalan, seperti harga lahan.
Dari seluruh biaya tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB) senilai USD5,415 miliar atau setara Rp81,2 triliun.
Dengan bunga tahunan utang pokok 2 persen dan bunga untuk pembengkakan biaya 3,4 persen per tahun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengembang dan operator Whoosh harus membayar USD120,9 juta per tahun atau hampir Rp2 triliun per tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani membahas penyelesaian utang Whoosh.
Pembahasan ini untuk menyepakati berbagai skema yang pas sebelum terbang ke China melakukan negosiasi utang Whoosh, apalagi, Purbaya dengan tegas menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Di sisi lain, Rosan menyampaikan bahwa whoosh membutuhkan skema pendanaan baru agar operasional dan ekspansi jangka panjang tetap berkelanjutan.
Rosan menjelaskan bahwa KCICtengah membahas penyempurnaan struktur pembiayaan, termasuk penataan ulang porsi ekuitas dan utang.
Rosan menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah terus mencari solusi terbaik agar Whoosh dapat menjadi moda transportasi massal yang efisien dan mandiri secara finansial.
Menurutnya, koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk kementerian keuangan, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan ribut terkait utang kereta cepat Whoosh. Prabowo siap bertanggung jawab atas utang kereta cepat Whoosh.
Menurut prabowo, negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya USD7,27 miliar atau setara Rp117,3 triliun ini.
Prabowo menyatakan kesiapannya untuk menanggung pembayaran utang whoosh yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
Dia menegaskan pentingnya melihat manfaat proyek bagi masyarakat luas seperti mengurangi macet, mengurangi polusi dan mempercepat perjalanan.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dana hasil sitaan koruptor untuk membantu pembayaran utang kereta cepat Whoosh tersebut. Namun, rencana ini masih dibahas dan didiskusikan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Di sisi lain, Indonesia dan China sudah sepakat akan merestrukturisasi utang proyek kereta cepat whoosh hingga 60 tahun dari sebelumnya 40 tahun. Restrukturisasi ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan
(Dani Jumadil Akhir)