Ekonom Sebut Ekonomi RI Masih Rentan

JAKARTA – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut mengalami kelumpuhan, meski data resmi menunjukkan pertumbuhan di atas 5%.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy menyebut sejumlah faktor yang membuat ekonomi Indonesia stagnan di akhir 2025 hingga awal 2026, terutama terlihat pada sektor moneter, fiskal, dan riil.

“Di sektor moneter, ditandai dengan undistributed loan sebesar Rp2.509,4 triliun, yaitu pinjaman yang sudah disetujui tapi belum dicairkan. Kondisi perbankan juga bersikap ‘wait and see’ karena ketidakpastian, suku bunga, dan inflasi yang tinggi, sehingga akhirnya BI rate berada di 4,75%,” jelas Ichsanuddin di Podcast The Daily Buzz Okezone.com, Selasa (27/1/2026).

Sehingga, lanjut Ichsanuddin, orang berkesimpulan bahwa supply-demand moneter menunjukkan tidak adanya permintaan kredit. Pasokan uang sebenarnya cukup baik, terlihat dari kenaikan DPK, tetapi kredit justru menurun.

“Artinya, gambaran moneter atau bank bersikap ‘wait and see’. Kondisi ini juga terlihat dari SBN dengan yield 6,26%, yang masih tinggi. Catatan lain di sektor moneter, keuntungan bank Himbara menurun, dan yang baik hanya satu bank swasta saja,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, menurut Ichsanuddin, terdapat tiga masalah besar. Tax ratio berada di level 10, dan fiskal tertekan oleh pembayaran utang. Pada 2025, pemerintah harus membayar Rp1.352 triliun, di mana dari Rp800 triliun cicilan, sekitar Rp500 triliun merupakan bunga.

“Tertekan habis. Dampaknya, ruang fiskal menjadi sempit,” ujarnya.

Menurut Ichsanuddin, alokasi fiskal cenderung dialihkan ke program-program sosial atau bantuan publik, tetapi masih menghadapi konflik kepentingan sehingga tidak mampu mendorong kegiatan sektoral.

“Fiskal itu dialihkan dari sesuatu menjadi seperti bantuan gratis. Sebenarnya ini mirip Schooling Males Coalition, dari Gagas World Food Program, WHO, hingga SDG. Ini menunjukkan fiskal belum efektif menggerakkan sektor riil,” jelasnya.

Selain itu, alokasi yang tidak tepat membuat kebutuhan pasar akan likuiditas tidak terpenuhi. Akibatnya, di sektor keuangan, likuiditas tidak berjalan: dana pihak ketiga meningkat, tetapi kredit justru menurun. Menariknya, dana pihak ketiga di atas Rp2 miliar meningkat signifikan, sementara untuk kisaran Rp100 juta hingga Rp1 miliar pertumbuhannya rendah.

“Artinya, kesenjangan masih tinggi. Gini rasio pun menjadi perhatian. Makanya angka BPS yang menyatakan Gini rasio 0,375 dipertanyakan banyak pihak,” ujarnya.

Fiskal menunjukkan bahwa sektor riil Indonesia tidak berdaya. Kelas menengah jatuh, daya beli ambruk, dan sektor UMKM masih stagnan. Koperasi Merah Putih pun belum bisa berjalan optimal. Meski ada beberapa prestasi, misalnya cadangan beras yang surplus, situasinya secara keseluruhan tetap lemah.

“Walaupun indeks keyakinan konsumen membaik, kontribusi industri justru menurun, dan lapangan kerja tidak meningkat. PHK pun masih berlangsung,” ujar Ichsanuddin.

Ia menambahkan, kombinasi faktor-faktor ini dalam terminologi akademik disebut sebagai kelumpuhan ekonomi. Menurut data yang dimilikinya selama 61 tahun, rupiah tidak pernah menguat. Oleh karena itu, isu redenominasi tidak relevan, karena secara historis rupiah selalu terdepresiasi akibat kelemahan struktural yang berlangsung jangka panjang.

“Kelemahan jangka panjang ini berdampak pada price stability atau stabilitas harga. Price ability, kemampuan mengendalikan harga, dari fiskal dan moneter lemah, sehingga diserahkan sepenuhnya pada kekuatan pasar. Dampaknya, stabilitas harga terganggu,” jelasnya.

Ichsanuddin mencontohkan kondisi moneter: meski cadangan devisa naik menjadi USD 156,5 miliar, dolar menguat dan rupiah justru melemah. Ia menyoroti pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemodal akan masuk kembali. Menurutnya, masuknya modal asing saat ini justru terbatas pada SBN, dengan peran Bank Indonesia yang dominan dibanding asuransi, reksa dana, dan perbankan konvensional. Hal ini menandakan kerentanan ekonomi Indonesia.

“Pertumbuhan tersendat, rupiah terus melemah. Jika pertumbuhan tersendat tapi kokoh, rupiah seharusnya stabil, tetapi kenyataannya tidak. Inilah yang saya sebut kelumpuhan ekonomi, yang berujung pada terganggunya stabilitas harga. Apalagi stabilitas harga juga dipengaruhi impor energi, walaupun diumumkan bahwa solar sudah mandiri—namun pertanyaannya, solar yang mana yang benar-benar mandiri?” ujarnya.

Ia menambahkan, permasalahan ekonomi ini bersifat struktural dan telah berlangsung bertahun-tahun. Program-program seperti Kereta Cepat Whoosh, IKN, maupun intervensi Bank Dunia belum memperbaiki harga logistik dan efektivitas infrastruktur. Menurut Ichsanuddin, hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan efektivitas kebijakan di sektor riil.

(Feby Novalius)