JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Bahkan, Purbaya mengganti sejumlah pejabat di Bea Cukai di lima pelabuhan utama pada Rabu 28 Januari 2026.
Namun, Purbaya tidak akan mengganti posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai. Posisi tersebut masih diduduki Djaka Budi Utama.
Berikut ini Okezone rangkum Purbaya rombak pejabat Bea Cukai, Jakarta.
Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Bea Cukai. Perombakan itu mencakup kepala kantor wilayah hingga pejabat di lima pelabuhan besar. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.
"Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya," kata Purbaya dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Sejalan dengan itu, Purbaya bilang sejumlah kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi lima pelabuhan di bawah koordinasi Bea Cukai juga tidak lepas dari pencopotan.
"Terus seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,
Menurut dia, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.
"Ini message (pesan) untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan," tuturnya.
Purbaya mengatakan pengganti pejabat DJBC dipastikan dari internal Kementerian, alih-alih mencari kandidat lain di luar DJBC. "Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar," katanya.
Meski demikian, Purbaya tidak menafikan kinerja DJBC yang cukup baik. Beberapa penugasan yang diberikan dapat diselesaikan.
"Bea Cukai ini orangnya pintar-pintar kalau dipaksa ya saya selalu buat AI program untuk deteksi under invoicing itu dua minggu selesai. Jadi ada harapan, tapi perlu shock therapy supaya mereka kerja lebih keras," kata dia.
Purbaya mengganti sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai di lima pelabuhan pada Rabu 28 Januari 2026.
“Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Perombakan itu akan dilakukan terhadap pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Batu Ampar, Batam; dan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
Terkait nasib para pejabat di lokasi tersebut, Purbaya memberikan sinyal bahwa tidak semuanya akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan tergantung hasil evaluasi yang dilakukan. Saat ditanya mengenai rincian pejabat tersebut, ia menjawab dengan nada sedikit berseloroh namun tegas.
"Enggak, sebagian dirumahkan sebagian enggak, tergantung doa mereka nanti malam," kata Purbaya.
Selain itu, Purbaya menjelaskan bahwa kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat bermasalah tersebut akan diisi oleh talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kinerja yang lebih baik di lingkungan Bea Cukai.
"Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik," tambahnya menanggapi pertanyaan mengenai pergantian posisi tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari janji Purbaya untuk memberikan "kejutan drastis" dalam rangka pembersihan institusi. Sebelumnya, dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom pada hari yang sama, ia menyatakan akan mengganti seluruh pejabat di bawah Direktur Jenderal Bea Cukai guna memperbaiki tata kelola dan pengawasan.
Langkah tegas Menteri Keuangan ini muncul di tengah situasi pelik yang melanda DJBC, di mana belakangan Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor otoritas tersebut.
Tindakan hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022 yang menyeret nama pejabat Bea Cukai hingga rumah tinggal mereka tak luput dari pemeriksaan penyidik.
Dengan adanya rotasi di pelabuhan-pelabuhan strategis yang menjadi pintu masuk dan keluar logistik nasional, pemerintah berharap pengawasan terhadap komoditas ekspor-impor dapat berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Purbaya Ymelantik jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.
“Pada hari ini, Rabu, 28 Januari 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dengan jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.
Total terdapat 36 pejabat yang dilantik dan ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Di lingkup DJBC, ada 22 pejabat yang dilantik. Selain itu, masih terdapat sembilan pejabat DJBC lainnya yang dijadwalkan bakal dilantik pada 2 Februari 2026.
Purbaya menegaskan pentingnya peran Bea Cukai dalam menjaga pasar domestik dari masuknya barang selundupan, yang berpotensi merusak daya saing industri dalam negeri.
Menurutnya, pertumbuhan permintaan domestik tidak akan optimal jika pasar dalam negeri dibanjiri barang ilegal.
Purbaya mengatakan barang selundupan menciptakan persaingan yang tidak adil karena berasal dari perusahaan luar negeri yang beroperasi secara ilegal.
"Kalau domestic demand dikuasai barang selundupan, perusahaan dalam negeri tidak punya ruang untuk bersaing secara fair," tegasnya.
(Dani Jumadil Akhir)