Airlangga: Integrasi Kawasan Jadi Kunci Pertumbuhan Inklusif Asia-Pasifik

JAKARTA - Transformasi struktural dan integrasi ekonomi kawasan menjadi agenda penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik yang inklusif di tengah dinamika global yang terus berkembang. Sinergi antara kebijakan publik dan peran dunia usaha sangat krusial untuk memastikan transformasi ekonomi kawasan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita berkumpul pada momen yang sangat penting, ketika lanskap ekonomi global menuntut lebih dari sekadar pemulihan, tetapi juga transformasi fundamental. Saat kita fokus 'Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Regional Melalui Reformasi Struktural’, kita harus mengakui bahwa kekuatan kita terletak pada integrasi kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Opening Remarks pada Opening Ceremony APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Dalam forum tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang kuat dan kredibel yang dijalankan secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen (yoy), serta tumbuh 5,11 persen sepanjang tahun 2025.

Hal ini menempatkan Indonesia dalam jajaran ekonomi dengan kinerja terbaik di antara negara-negara APEC.

“Indonesia tetap resilien, bukan karena kebetulan, tetapi karena kebijakan yang kuat dan kredibel yang terus dijalankan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan selaras dengan agenda reformasi,” tegas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi telah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun di angka 8,5 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen, rasio ketimpangan membaik, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat. Capaian tersebut didukung oleh bauran kebijakan yang terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan yang konsisten.