Purbaya memaparkan bahwa pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini akan menembus angka Rp809 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.
“Belanja negara di kuartal I 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” ujar Purbaya.
Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu pertumbuhan melalui percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, serta optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan berbagai paket stimulus ekonomi.
“Jadi kita keluarkan semua belanja yang mungkin di triwulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” tegas Purbaya.
Purbaya menekankan kebijakan fiskal tahun ini dirancang ekspansif namun tetap prudent. Defisit anggaran dijaga di kisaran 2,9 persen hingga 3 persen dari PDB.
"Jadi kita sedikit mengorbankan fiskal dalam sisi defisit dari 2,5 persen sekian ke arah 2,9 persen. Itu adalah program kontra-siklikal yang kita kerjakan untuk membalik ekonomi dari yang turun, sekarang jadi mulai naik. Tapi itu kita lakukan tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal," jelasnya.
Guna menyeimbangkan agresivitas belanja, pemerintah juga melakukan pembenahan internal di sisi penerimaan. Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan restrukturisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah tersebut diambil untuk memperkuat kinerja pendapatan negara serta memastikan pengumpulan pajak dan kepabeanan berjalan lebih efisien. Purbaya optimis bahwa sinergi antara percepatan belanja yang tepat sasaran dan penguatan sistem penerimaan akan menjaga ketahanan fiskal Indonesia sepanjang tahun 2026.
(Dani Jumadil Akhir)