Masih Ada 3 Juta Penerima Bansos PKH dan Sembako yang Belum Cair

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencatat masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru bansos PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bansos Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan karena sedang proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, dan persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN), sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu perlu dilakukan buka burekol dan memerlukan waktu 1–2 bulan,” jelasnya, Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, untuk bansos PKH dan Sembako di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana, Kemensos telah menyalurkan Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. “Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.

Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana, meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, Jadup, dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan (untuk bansos adaptif) ada Rp2 triliun lebih. Sementara total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp100 miliar. Hari ini kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi, maupun Jadup,” jelas Gus Ipul.

Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar bagi 32.900 kepala keluarga, senilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan Jadup siap salur Rp25,8 miliar bagi 19.100 jiwa, senilai Rp15 ribu per jiwa.

Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan daftar nominatif dengan persetujuan Muspida, lalu divalidasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Bantuan kemudian disalurkan Kemensos berdasarkan data final yang telah disahkan.

“Intinya, dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” kata Gus Ipul.

(Feby Novalius)